Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan strateginya untuk memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021.
Dalam APBN 2021, pendapatan negara ditargetkan Rp 1.743,6 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun.
Menurut Sri Mulyani, pada tahun depan tema belanja negara masih sama yaitu fokus pada penanganan covid-19 dan vaksinasi.
"Tapi kita juga akan terus mendukung beberapa program perlindungan sosial dan program untuk membantu sektoral serta daerah untuk pulih dari covid," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, yang ditulis Rabu (2/12/2020).
Baca Juga: Guru Besar FKM UI: Taat Prokes Bantu Hemat APBN Hingga Rp 500 Triliun
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta Kementerian/Lembaga (K/L) untuk bisa membelanjakan anggaran untuk program-program perlindungan sosial sejak awal tahun.
Bahkan, harus sudah dimulai pada Januari. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo.
"Juga belanja modal diinstruksikan ke seluruh K/L, dengan DIPA yang sudah diterima, bisa melakukan untuk procurement secepat mungkin bahkan sebelum APBN, dimulai sehingga pelaksanaan program juga bisa dimulai pada bulan Januari," ucap dia.
"Kita sekarang mendukung seluruh K/L dalam persiapan pelaksanaannya. Dan tentu untuk daerah kita juga akan melakukan transfer sehingga DAK secara fisik bisa membantu pemulihan juga selain anggaran yang dilakukan K/L dari pemerintah pusat," tambahnya.
Sri Mulyani juga meminta kepada Kementerian/Lembaga agar membuat perencanaan anggaran yang fleksibel. Hal ini mengingat keadaan perekonomian yang tak pasti di tengah pandemi Covid-19.
Baca Juga: Serahkan DIPA dan Alokasi Transfer Daerah, Ini Fokus Jokowi di APBN 2021
"Kita juga sudah meminta K/L untuk tetap fleksibel dalam hal fokus untuk bansos atau manfaatnya langsung dinikmati masyarakat. Karena ini merupakan tantangan paling besar. Tentu transparansi akuntabilitas dan tidak ada korupsi jadi pesan sangat penting bagi seluruh K/L dan Pemda," pungkasnya.
