Infografis
Suara.com - Kementerian Keuangan menyebut tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah (pemda) mengganggu masuknya investasi ke Indonesia. Oleh karena itu, lewat UU Omnibus Law perpajakan, pemerintah pusat merasionalkan tarif pajak nasional.
Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan akibat penerapan tarif pajak selangit ini membuat biaya ekonomi menjadi membengkak.
"Contoh pajak air tanah, itu banyak daerah yang mengenakan PAT (Pajak Air Tanah) dengan tarif luar biasa besar dengan base yang luas. Hasilnya pajaknya besar sekali dan menimbulkan high cost economy," kata Astera dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (27/11/2020).
Nah, maka dari itu pemerintah pun mencoba ingin memperbaiki masalah tersebut lewat UU Nomer 11/2020 klaster perpajakan, dimana nantinya aturan pajak daerah akan dirasionalisasikan, sehingga tidak membuat biaya investasi semakin tinggi.
Baca Juga: Dugaan Investasi Bodong Mahasiswi Jogja, Muncul Korban Lain Angkat Suara
Ia mengatakan nantinya jika ditemukan ada peraturan daerah (Perda) yang tidak mendukung iklim usaha maka dari pemerintah pusat akan melakukan pengawasan terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
"Kami di Kementerian Keuangan terkadang tidak bisa dapat direct information dari pemda. Jadi ini jalurnya saja diperkuat. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing," ucapnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan melalui UU Cipta Kerja akan akan menata ulang seluruh tarif pajak daerah.
"Pemerintah melalui UU Cipta kerja ini menata ulang kembali salah satunya untuk PDRD-nya. Kita tahu banyak pajak daerah dan retribusi daerah dengan tarif tinggi dapat menghambat investasi di daerah. Jika tinggi PDRD-nya perusahaan-perusahaan usaha itu tidak mau melakukan investasi di daerah," kata Iskandar.
Baca Juga: Mantan Kepala Cabang Bank Mega Malang Tersangka Investasi Bodong Rp 5,7 M
