Infografis
Suara.com - PT Pos Indonesia (Persero) merasa opitimis realisasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai untuk 9 juta masyarakat tidak mampu di 33 Provinsi di Indonesia akan sesuai target.
PT Pos menargetkan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai ke 9 juta keluarga penerima manfaat ini akan selesai pada minggu pertama bulan Desember 2020.
Hingga tahap ke-6 bulan September lalu, PT Pos telah menjangkau 8,6 juta keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
"Kami sudah berhasil menyalurkan Bantuan Sosial Tunai ini ke 483 kota, 514 Kabupaten, 7094 Kecamatan, dan 83.447 desa. Alhamdulilah dengan jumlah yang masif tersebut kita telah sampai pada tahap ke-6, tercapai 96,79 persen dana yang kita salurkan Rp 21,5 Triliun," ujar Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi dalam sebuah webinar yang ditulis, Selasa (24/11/2020).
Baca Juga: Salurkan Bansos Beras ke 10 Juta KPM, Kemensos Apresiasi BGR Logistics
PT Pos akan memanfaatkan 4.500 cabang kantor pos di seluruh Indonesia sebagai titik pengambilan Bantuan Sosial Tunai tersebut.
PT Pos juga telah menjalin koordinasi dengan komunitas setempat, RT, RW, atau banjar dan bekerjasama menyalurkan Bantuan Sosial Tunai ini.
Bahkan bagi penerima manfaat yang tidak bisa mendatangi titik pengambilan, petugas pos akan mendatangi langsung dan mengantar Bantuan Sosial Tunai, seperti bagi mereka yang telah lanjut usia, sakit atau tinggal di desa-desa terpencil.
Sementara, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asep Sasa Purnama mengatakan, Bantuan Sosial Tunai rencananya akan berlanjut hingga periode Juni 2021 mendatang melihat dampak pandemi Covid-19 masih akan terus mempengaruhi daya beli masyarakat rentan Indonesia.
"Karena fenomena Covid-19 ini masih dinamis, sehingga kami mendapatkan amanah sementara ini untuk tahun depan dilanjut sampai bulan Juni 2021," kata dia.
Baca Juga: Data Penerima Bansos Diperbaharui, Banyak Nama-nama Baru
Adapun, jumlahnya disesuaikan menjadi Rp 200.000. Tentu ada pertimbangan kenapa berkurang dari sebelumnya Rp 300.000.
"Karena kita juga sudah melihat banyak program-program lain yang dilakukan kementerian dan lembaga, yang bisa diakses keluarga penerima manfaat. Kemudian tahun depan sasaran penerimanya pun menjadi 10 juta keluarga," pungkas dia.
