Infografis
Suara.com - Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dilakukan secara virtual pada Minggu malam (22/11/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menagih janji para petinggi negara-negara tersebut dalam komitmennya melakukan kerjasama perpajakan internasional atau International taxation.
Padahal kata dia, isu ini juga sempat diangkat pada pertemuan G20 tahun lalu di Jepang, namun sayangnya hingga kini komitmen tersebut belum terealisasi.
"Yang sangat penting bagi Indonesia di dalam forum ini adalah mengenai International taxation, seperti diketahui antara para menteri keuangan di G20 telah merumuskan prinsip-prinsip mengenai International taxation," kata Sri Mulyani, ditulis Senin (23/11/2020).
Menurutnya, digitalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi informasi mengubah model bisnis di mana kehadiran secara fisik tidak penting, apalagi di saat pandemi virus corona atau Covid-19 saat ini.
Baca Juga: Kapolda Baru Dukung Pangdam: Pasang Baliho Harus Berizin dan Bayar Pajak
Hal ini lanjut Sri Mulyani melemahkan prinsip permanent establishment yang menjadi dasar sistem perpajakan internasional.
Sehingga diperlukan sistem perpajakan internasional baru agar mampu menjamin pemajakan yang adil antar negara di era digitalisasi.
Selain itu kerjasama perpajakan internasional juga untuk menghindari pencegahan penghindaran pajak melalui "Base Erosion Profit Shifting" (BEPS).
"Ini menyangkut digital tax (pajak digital) dan upaya untuk menghilang base erosion profit shifting namun agreement atau persetujuan belum diperoleh pada pertemuan saat ini, diharapkan pada saat presidensial Italia (tahun depan) akan bisa mencapai kesepakatan," harapnya.
Baca Juga: Apple Beri Keringanan Pajak untuk Para Pengembang App Store
