Infografis
Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) tengah gencar memperbaharui data penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara minta para koordinator pendamping Program Keluarga Harapan untuk memasukkan nama-nama baru yang berhak menerima bansos.
“Ada yang mengatakan, penerima PKH tergantung dari Kemensos. Padahal tidak begitu. Data penerima bantuan diproses dari desa/kelurahan, termasuk dicek oleh pendamping PKH. Baru naik secara berjenjang, kemudian disahkan oleh Kemensos,” katanya, di Jakarta, Minggu (22/11/2020).
Juliari mengaku mendapat kritikan sekaligus masukan, ada penerima yang 8-10 tahun terus-menerus menerima PKH.
Pesan ini diulang Juliari hari ini, setelah dalam beberapa waktu disampaikannya dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam pertemuan dengan pendamping PKH di Pemalang dan Purbalingga. Ia menyadari peran penting pendamping PKH sejalan dengan proses berjenjanjang dalam pemutakhiran data.
Baca Juga: Salurkan Bantuan Kewisausahaan, Mensos : Kemensos Sasar Target Spesifik
Juliari menantang mereka untuk berani mengganti nama-nama penerima PKH yang sudah terlalu lama menerima bantuan. Ia yakin, masih banyak masyarakat yang juga layak menerima bantuan, namun terhalang karena masih bertahannya nama-nama lama.
Bila hal ini tidak segera diatasi, maka ada rasa keadilan tidak terpenuhi.
“Apakah pendamping berani mengganti nama-nama itu? Apa berani? Wah, yang bilang ‘berani’ hanya beberapa saja. Harus berani ya! Kalau tidak berani, koordinator PKH yang kita ganti,” katanya, dalam Koordinasi Teknis Peningkatan SDM PKH di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Pada kesempatan itu, Juliari juga menyatakan mendengar bahwa antara pendamping dan penerima manfaat PKH sudah terjalin hubungan erat, sehingga sulit mengganti nama-nama yang sudah lama menerima bantuan.
“Saya dengar begitu, harus berani ya. Karena itu kan tugas mulia. Memperjuangkan mereka yang harusnya berhak mendapat bantuan, itu tugas mulia,” katanya.
Baca Juga: Untuk Ciptakan Regulasi Efektif, Kemensos Sederhanakan Sejumlah Permensos
Juliari mengapresiasi kinerja pendamping PKH, yang selama ini sudah bekerja sangat baik. Ia menegaskan bahwa pendamping PKH adalah ujung tombak dari PKH, dan pendamping yang mengimplementasikan PKH di lapangan.
“Saya mengajak teman-teman pendamping PKH, yang selama ini sudah berkinerja sangat baik,” katanya.
Pada kegiatan tersebut, Juliari juga memberikan penghargaan kepada pendamping yang berprestasi menghantarkan KPM PKH, sehingga banyak yang graduasi.
“Tadi juga kita sudah memberikan apresiasi penghargaan, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ke seluruh pendamping PKH di Kabupaten Purbalingga,” ungkapnya.
“Ketika kunjungan daerah, lanjutnya, saya selalu minta kesempatan untuk berdialog dengan pendamping, karena kalian adalah ujung tombak dari PKH. Tanpa kalian PKH hanya presentasi saja. Kalianlah yang mengimplementasikan di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Pepen Nazaruddin mengatakan, target graduasi secara nasional adalah satu juta KPM PKH, yang pada November telah mencapai 979.461 KPM.
Jateng telah menggraduasi 230.085 KPM.
“Kabupaten Purbalingga menggraduasi5.390 KPM, sementara Kabupaten Pemalang menggraduasi 6.277 KPM,” katanya.
