Infografis
Suara.com - Putra mantan Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo, dicekal bepergian ke luar negeri oleh Kementerian Keuangan karena memiliki utang kepada negara.
Utang tersebut perihal perhelatan SEA Games pada 1997, lantas sudah jauh mana perkembangan kasus ini?
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, hingga saat ini kasus tersebut sudah masuk ranah hukum dan pihak menyerahkan masalah ini kepada pengadilan.
"Kita akan ikuti semua proses di pengadilan, itu yang suatu proses yang baik supaya kita juga bisa mendapatkan kepastian," kata Isa dalam konfrensi pers yang dilakukan secara virtual, Jumat (20/11/2020).
Meski begitu, ternyata Isa enggan blak-blakan soal jumlah utang yang dimiliki Bambang Trihatmodjo kepada negara tersebut. Menurut dia itu adalah rahasia negara.
"Saya enggak bisa bicara detail mengenai piutangnya, mengenai pihak yang terutang kepada negara," katanya.
Putra mantan Presiden ke-2 RI Soeharto, Bambang Trihatmodjo tengah menjadi sorotan, pasalnya dirinya menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena dicekal tak boleh ke luar negeri.
Usut punya usut pencekalan ini adalah soal utang piutang yang belum dibereskan Bambang Trihatmodjo kepada negara terkait penyelenggaraan Sea Games Tahun 1997.
Mengutip djkn.kemenkeu.go.id pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara merupakan upaya Pemerintah RI untuk melakukan pengamanan keuangan Negara.
Baca Juga: Nyanyi Lagi, Mayangsari Dapat Izin Bambang Trihatmodjo?
Panitia tersebut beranggotakan unsur-unsur dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah yang diketuai oleh unsur Departemen Keuangan R.I.
