Infografis
Suara.com - Sektor pertanian dan pangan bisa menjadi kunci pendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu perlu ada percepatan investasi di sektor pertanian dan pangan dengan cara mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga memperkuat kemitraan usaha melalui skema public private partnership (PPP) antara petani, pengusaha dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengolahan Makanan dan Industri
Peternakan Juan Permata Adoe dalam Jakarta Food Security Summit (JFSS) kelima di Jakarta, Kamis
(19/11/2020).
“PPP penting agar ketahanan pangan bisa lebih cepat tercapai,” kata Juan.
Menurut Juan, melalui UU Cipta Kerja ini, iklim investasi diharapkan menjadi lebih baik dan bergairah,
sehingga bisa menarik investasi untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemanfaatan lahan, pembangunan food estate, sarana teknologi penanganan pasca-panen, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam industri agribisnis.
Baca Juga: Sediakan Pangan Masyarakat, Para Kepala Desa Diajak Aktif Bangun Pertanian
Kadin mengharapkan agar kementerian teknis dapat menggandeng pelaku usaha untuk segera menyusun peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.
“Dengan terbitnya peraturan-peraturan pelaksana tersebut maka Undang-Undang Cipta Kerja bisa diimplementasikan,” katanya.
Juan mencontohkan, di sektor peternakan, Kadin mengusulkan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
berdasarkan asas ekonomi dan protokol kesehatan veteriner sehingga meningkatkan daya saing produk budidaya peternakan dalam negeri beserta produk ternak dan turunannya. Sebab, budidaya peternakan saat ini menghadapi sejumlah kendala.
Dia menyebutkan, pasokan bibit ternak dan ternak budidaya melalui perusahaan atau perseorangan sampai saat ini tidak ada perubahan karena belum ada ketetapan terkait Peraturan Pemerintah (PP).
“Peternakan budidaya untuk penggemukan sapi juga saat ini masih terkendala karena masih menunggu penetapan PP,” kata Juan.
Baca Juga: Ada Riwayat Keluar Kota, Enam ASN di Dinas Pertanian DIY Positif COVID-19
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi Lukman mengatakan, saat ini
industri makanan dan minuman kekurangan bahan baku. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang mendorong kemudahan berusaha diharapkan bisa mengatasi permasalahan di sektor pangan.
Implementasi undang-undang tersebut bisa diperkuat dengan upaya kemitraan para pelaku ekonomi melalui skema PPP.
“Sinergi itu penting agar “Indonesian Dream” value creations for the next 1 trillion dollars bisa tercapai,” ujar Adhi.
Adhi melanjutkan, upaya lainnya untuk memperkuat sektor pertanian dan mencapai ketahanan pangan
adalah dengan menerapkan sistem inclusive closed loop dan ekosistem berusaha. Sistem tersebut adalah sebuah skema kemitraan antar-stakeholder terkait yang saling menguntungkan dari hulu sampai ke hilir.
Dalam sistem inclusive closed loop, ada empat unsur utama, yaitu (1) Petani mendapat akses untuk
membeli bibit dan pupuk yang benar, (2) Pendampingan kepada petani untuk menerapkan good agriculture practice, (3) Kemudahan akses pemberian kredit dari lembaga keuangan, (4) Jaminan pembelian hasil petani oleh perusahaan pembina (off taker).
“Inclusive closed loop sudah berhasil diterapkan di industri minyak sawit dan bisa diduplikasi pada
komoditas pertanian lainnya, perikanan dan peternakan,” kata Adhi.
Saat ini Kadin bersama 16 pihak mulai Petani, Koperasi, Akademisi, Perusahaan Swasta, Perbankan, Pemerintah; mulai dari Pemda, Kementerian hingga BUMN sedang melakukan pilot project closed loop dengan petani cabai di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN telah menyiapkan rencana kerja untuk 100 tahun Indonesia merdeka. Rencana kerja tersebut bertujuan untuk mencapai ketahanan energi, ketahan pangan dan Kesehatan. Untuk mencapai ketahanan pangan terpenting adalah keberlanjutan (sustainability).
“Bukan hanya terjangkau (affordability) harganya, tetapi produksi pangan harus berkelanjutan,” ujar Erick dalam JFSS-5.
Menurut Erick, untuk mencapai ketahanan pangan perlu juga membangun ekosistem usaha yang sehat
untuk semua pelaku ekonomi, termasuk petani. Kosep inti-plasma yang suskes di masa lalu perlu
dipertahankan dan diperbaharui.
Konsep inti-plasma ini juga bisa membantu penyerapan tenaga kerja, selain juga membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri menciptakan lapangan kerja. Harus dibantu, salah satu caranya di sektor pangan melalui skema Inti dan Plasma,” ujarnya.
Erick mengatakan, BUMN juga akan berperan dalam mencapai ketahanan pangan melalui pembentukan klaster BUMN pangan. Klaster BUMN ini bertujuan untuk mengembangkan industri pangan nasional, baik untuk pemenuhan pasar domestik, substitusi impor, peningkatan ekspor serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak.
Klaster BUMN Pangan ini akan mensinergikan dan mengoptimalisasikan value chain dari hulu ke hilir.
Klaster pangan ini akan mengelola sejumla komoditas seperti beras, jagung, gula, ayam, sapi, kambing,
ikan, cabai bawah merah, dan garam.
“PT RNI akan menjadi holding-nya,” ujarnya.
Menteri Riset dan Tekonologi Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini Indonesia masih menjadi
negara dengan pendapatan menengah (middle income country). Untuk menjadi negara maju pada 2045, Indonesia harus melakukan berbagai terobosan inovasi, termasuk di sektor pertanian dan pangan.
Di sektor pertanian, kata Bambang, pemerintah akan memfokuskan pada tiga program inovasi.
Pertama, inovasi tepat guna untuk mencapai ketahanan pangan. Kedua, inovasi yang melahirkan value added untuk hasil pangan dan pertanian, dan ketiga, inovasi yang melahirkan substitusi impor dengan produk pangan lokal.
Bambang mengatakan, untuk melakukan inovasi akan dilakukan bertahap dalam program lima tahunan.
Inovasi dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan masuk ke dalam program lima tahun pertama.
Inovasi di sektor pangan dan pertanian diprioritaskan karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Beberapa inovasi yang dilakukan antara lain menghasilkan benih padi varietas unggul dengan produktivitas lebih dari 10 ton per hektare yang tahan hama dan cuaca, menghasilkan benih jagung varietas unggul dengan produktivitas lebih dari 13,75 ton per hektare dan varietas benih unggul kedelai dengan produktivitas 3,5 ton per hektare.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan menyambut positif mengenai kerja
sama antar pelaku usaha dengan pemerintah melalui skema PPP.
Menurut Luhut, skema PPP bisa diterapkan pada food estate yang sedang dikembangkan oleh pemerintah di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.
“Petani dan pemerintah dalam food estate ini tidak bisa bekerja sendiri sehingga bekerja sama dengan korporasi seperti BUMN dan swasta melaui skema PPP,” kata Luhut.
Luhut menjelaskan peringatan Badan Pangan Dunia (FAO) bahwa dunia bisa mengalami krisis pangan telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Untuk mengantisipasi krisis pangan, salah satu strategi
pemerintah adalah membangun lumbung pangan (food estate) di Sumatera untuk komoditas hortikulura dan Kalimantan tengah untuk komoditas padi dan singkong.
“Ini program strategis 2020-2045,” ujarnya.
Pemilihan kawasan kedua Food Estate tersebut, kata Luhut, sudah melewati kajian lingkungan dan
peralihan fungsi kawasan hutan melalui survei lapangan sehingga tidak melewati hutan lindung dan area konservasi lainnya. Food estate ini akan menjadi contoh penerapan koperasi petani dari hulu ke hilir, dari budidaya pasca panen hingga industri pertanian.
“Kita berharap terwujud kawasan hortikultuta dan kawasan terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern yang hasilnya akan mensejahterakan petani,” kata dia.
Kepala Badan Inovasi Teknologi Startup Kadin, Patrick Walujo mengatakan banyak private equity yang
melihat pangan di Indonesia sebagai sektor yang sangat menjanjikan untuk investasi.
"Di Northstar kami juga investasi di perusahaan agritech seperti eFishery,” ujar Patrick yang juga pendiri Northstar Group.
Menurut Patrick, ada sejumlah fakta di Indonesia bahwa usaha di sektor pangan, khususnya makanan dan minuman berkembang dengan pesat seiring dengan perubagan gaya hidup masyarakat Indonesia,
khususnya kaum milenial. Fenomena tersebut telah menarik perhatian para private equity.
