Infografis
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan RI. Hal tersebut bertujuan untuk mensinergikan antara pihak pelaksana (Kementerian PUPR) dengan pihak terkait dalam hal pengawalan dan pengawasan pembangunan infrastruktur, sehingga diperoleh fasilitas yang andal dan akuntabel demi tercapainya Indonesia maju.
Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk diskusi panel bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar, Pontianak, Kamis (19/11/2020).
"Sejalan dengan keinginan Kementerian PUPR yang ingin melaksanakan pembangunan cepat dan andal, Kejaksaan yang mengawal pengadaan barang dan jasa hingga pelaksanaan bersih dan terbebas dari praktik KKN. Maka dari itu, dengan kerjasama dan bantuan pendampingan ini, kami mengucapkan terima kasih atas sinergitas yang sudah berjalan, maupun dalam waktu ke depan," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Andy Suganda MT.
Acara ini juga dilaksanakan dalam rangka memperoleh pembangunan yang cepat, andal dan selamat, sehingga kerja sama antara pihak terkait, khususnya Kejaksaan melalui pengawalan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan. Apalagi infrastruktur masih menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia.
Baca Juga: ASN PUPR di Kalimantan Selatan akan Segera Miliki Rumah Susun
Saat ini, Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Kalbar telah aktif memberikan pendampingan dalam bentuk Program BSPS sebanyak 10.000 unit, pembangunan Rumah Susun BWS Kalimantan, pembangunan Rumah Susun STKIP Pamane Talino Landak, serta pembangunan Politeknik Negeri Sambas dan Sosialisasi Pekerjaan 2021, baik dalam bentuk pekerjaan BSPS, Rusun Rusus dan PSU.
