Menkeu Sri Mulyani Siapkan Rp 99 Triliun untuk Ketahanan Pangan 2021

Rabu, 18 November 2020 | 19:09 WIB
Menkeu Sri Mulyani Siapkan Rp 99 Triliun untuk Ketahanan Pangan 2021
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pandemi Covid-19 telah mengoyak sendi perekonomian Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh kontraksi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 sebesar minus 3,49 persen.

Indonesia pun resmi masuk ke dalam resesi karena sebelumnya ekonomi kuartal II juga tumbuh negatif, atau sebesar 5,2 persen.

Namun, di tengah negatifnya pertumbuhan ekonomi nasional, sektor pertanian masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian kuartal III bertumbuh 1,01 persen.

Sementara lima sektor utama lainnya justru bertumbuh negatif. Industri pengolahan tercatat minus 4,31 persen, perdagangan minus 503 persen, konstruksi minus 4,52 persen, serta pertambangan minus 4,28 persen.

Baca Juga: Guru Honorer Dapat Rp 1,8 Juta dari Pemerintah, Ini Syaratnya

Berdasarkan fakta tersebut, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menilai sektor pertanian dan pangan bisa menjadi kunci pendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Hanya saja itu perlu didukung dengan upaya memulihkan tingkat konsumsi domestik yang tertekan oleh pandemi Covid-19,” kata Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan KADIN Franciscus Welirang dalam diskusi Jakarta Food Security Summit ke-5 yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Menurut Franciscus, agar sektor pangan dapat berkembang perlu adanya langkah dan kebijakan untuk memaksimalkan kekuatan pasar domestik menjadi strategis, baik dari sisi permintaan maupun suplai.

Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat perlu didorong. Adapun dari sisi suplai, perlu terobosan untuk mensubstitusi komoditas pangan impor melalui peningkatan produksi dalam negeri, seperti daging sapi, sayuran dan buah-buahan.

“Faktor suplai dan permintaan ini perlu dikelola agar terjadi keberlanjutan produksi di sektor pertanian sehingga harga komoditasnya stabil dan kesejahteraan petani meningkat,” ujarnya.

Baca Juga: Ini Alasan Sri Mulyani Belum Cairkan Dana Talangan untuk Sejumlah BUMN

Franciscus juga menekankan pentingnya peran koperasi petani dalam sebuah ekosistem pertanian. Koperasi, kata dia, bisa berperan membantu petani, khususnya menjadi jembatan dengan perbankan nasional.

"Koperasi petani harus diperkuat," katanya.

Sementara itu di acara yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor pertanian termasuk pangan sangat penting dalam perekonomian nasional.

Pada saat pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan aktivitas di sejumlah sektor perekonomian nasional, sektor pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan justru mampu tumbuh sekitar 2,5 persen (year on year/yoy)

Karena itu, pemerintah akan berusaha agar sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan agar tetap tumbuh positif, khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Salah satu upayanya adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada 80 juta penduduk desa.

“Bantuan tunai tersebut, termasuk untuk 3,7 juta petani, nelayan, dan buruh nelayan,” kata Sri Mulyani.

Menurut dia, dalam menjaga stabilitas harga pangan, perhatian bukan hanya terhadap daya beli masyarakat saja. Kesejahteraan petani juga perlu menjadi perhatian.

"Keseimbangan antara menjaga kesejahteraan para petani dan daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di dalam keseimbangan harga pangan adalah kebijakan yang terus dijaga oleh pemerintah," dia menambahkan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, untuk memberikan kepastian jaminan ketahanan pangan, pemerintah telah menganggarkan sedikitnya Rp 99 triliun untuk food security atau ketahanan pangan.

"Food security merupakan salah satu prioritas besar di dalam APBN 2021, Rp 99 triliun sendiri akan dialokasikan, merupakan belanja dari berbagai kementerian lembaga, tidak hanya kementerian pertanian atau perikanan, namun juga kementerian pekerjaan umum dan irigasi dan bahkan belanja melalui pemerintah daerah," katanya.

"Pemerintah juga mengalokasikan Rp 99 triliun itu untuk subsidi pupuk. Jadi ini merupakan belanja dari berbagai kelompok dan berbagai aktivitas," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI