Infografis
Suara.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebut perekonomian Indonesia mulai pulih setelah dihantam Pandemi Covid-19.
Hal ini dilihat dari indikator-indikator perekonomian yang mulai menunjukkan perbaikan.
Adapun, terdapat lima indikator pertumbuhan perekonomian dalam negeri yang merangkak naik antara lain konsumsi rumah tangga dari minus 5,5 persen pada kuartal kedua beranjak ke minus 4 persen.
Belanja pemerintah yang pada kuartal lalu minus 6,9 persen kini tumbuh positif mencapai 9,8 persen.
Baca Juga: Pulihkan Ekonomi Akibat Pandemi, Pemda Didorong Lebih Giat Cari Investor
Kemudian, investasi dari kuartal lalu minus 8,6 persen saat ini tumbuh menjadi minus 6,5 persen.
"Ekspor dari minus 11,7 persen pada kuartal lalu kini merangkak naik sebesar 10,8 persen, dan terakhir impor dari minus 17 persen menjadi minus 11,9 persen," ujar Febrio dalam keterangannya, Selasa (17/11/2020).
Tumbuhnya perekonomian Indonesia saat ini, berkat pemerintah yang telah melakukan berbagai upaya kebijakan stimulus fiskal yang berkaitan dengan pemulihan perekonomian.
Setiap kebijakan ini, rupanya sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa di tengah pandemi.
"Seluruh komponen pertumbuhan berada dalam tren positif, karena didukung sepenuhnya oleh stimulus fiskal untuk pandemi Covid-19 dan program pemulihan perekonomian," imbuhnya.
Baca Juga: Daerah Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi, Gubernur BI: Investasi Jadi Kunci
Kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam mengantisipasi masalah di atas, adalah dengan memberikan bantuan Rp 695,2 triliun.
Pagu tersebut dipergunakan oleh pemerintah sebagai upaya dalam menangani penyebaran Covid-19 dan juga sebagai faktor pendorong pertumbuhan perekonomian di dalam negeri.
Dari pagu anggaran yang dialokasikan pemerintah saat ini, telah terealisasi sebanyak Rp 376,17 triliun.
Artinya, sebanyak 54,1 persen pagu anggaran yang diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 sudah banyak tersalurkan kepada masyarakat terdampak.
Dari pagu anggaran yang telah dialokasikan, terdapat enam klaster program utama yakni kesehatan, perlindungan sosial, pemda dan sektoral, insentif dunia usaha, UMKM, dan pembiayaan korporasi.
"Pemerintah berhasil merealisasi 54,1 persen anggaran tersebut," tuturnya.
Dari semuanya, ada dua klaster yang sangat cepat dilakukan penyerapan anggaran yakni Perlindungan sosial yang telah menyerap anggaran sebanyak 75,6 persen atau Rp 177,05 triliun dan UMKM yang menyerap anggaran 82,4 persen atau Rp 94,64 triliun.
Dua hal ini sangat terdampak kepada masyarakat kecil dan UMKM.
"Dua klaster ini yang sangat cepat penyerapan anggarannya, karena memang pemerintah fokus dengan dua hal ini," jelasnya.
Kemudian, disusul oleh sektoral kementerian atau lembaga yang berhasil menyerap Rp 32,21 triliun atau 48,8 persen, kesehatan yang menyerap Rp 32,15 triliun atau setara dengan 33,1 persen, dunia usaha sebesar Rp 38,13 triliun atau setara dengan 31,6 persen.
"Terakhir, pembiayaan korporasi Rp 2,001 triliun atau 3,2 persen," tutup dia.
