Infografis
Suara.com - Pemantauan kualitas layanan bagi pasien Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan serta menjamin keselamatan pasien.
Untuk itu perlu dilakukan upaya dan strategi melalui sistem kendali mutu dan kendali biaya. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady saat menjadi pembicara dalam kegiatan forum pertemuan ilmiah internasional Healthcare Summit 2020, Jumat (6/11/2020).
“Keselamatan pasien melalui pemberian pelayanan yang berkualitas harus menjadi prioritas. Jangan sampai peserta JKN-KIS diberikan pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan (unnecessary treatment). Dengan sistem kendali mutu dan kendali biaya tentu akan berefek domino, selain menjamin keselamatan pasien, juga akan menjamin keberlangsungan program JKN-KIS dengan terkendalinya pembiayaan pelayanan kesehatan,” ujar Maya, yang pada kesempatan tersebut mengangkat topik Patient Safety & Research, dengan judul Quality and Cost Containment for Patient Safety.
Untuk itu, BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan Tim Kendali Biaya dan Kendali Mutu (TKMKB), yang diharapkan dapat mengawal pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien dan efektif. Beberapa rekomendasi pelayanan kesehatan telah dihasilkan oleh TKMKB misalnya disusunnya pedoman dan instrumen self assessment untuk pelayanan operasi bedah caesar (sectio cesaria) di rumah sakit.
Baca Juga: BPJS Kesehatan - Kemnaker Kerja Sama Integrasi Data Badan Usaha dan Pekerja
“Pedoman ini telah diimplementasikan di seluruh Indonesia, dalam rangka mengatasi permasalahan proporsi seksio cesarea yang tinggi. Dari data yang ada, proporsi tindakan sectio cesaria dalam Program JKN-KIS besarnya mencapai lebih besar dari dua kali lipat rekomendasi WHO. Padahal menurut WHO tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa proporsi sectio cesaria yang lebih besar dari 10 persen akan menurunkan risiko ibu dan bayi,” terang Maya.
Dalam kesempatan tersebut Maya juga memberikan gambaran perkembangan digitalisasi dalam Program JKN-KIS. Tingginya pemanfaatan pelayanan kesehatan dan transaksi jutaan data yang membutuhkan ketepatan dan kecepatan pemenuhan data, tentunya harus diimbangi sistem teknologi informasi yang terintegrasi.
Healthcare Summit 2020 dihadiri oleh 23 pembicara yang hadir secara daring. Selain Indonesia, para pembicara lainnya berasal dari berbagai negara meliputi Amerika, Turki, Uni Emirat Arab, Singapura, Ghana, Meksiko, India, Malaysia, Jerman, Arab Saudi, Bangladesh, dan Nigeria.
Adapun tema besar Healthcare Summit 2020 adalah “Advances in Healthcare, Innovation & Management”, yang dibagi ke dalam beberapa topik yaitu Healthcare & Management, Healthcare Technology & policy, Primary Healthcare, Nursing, Women Healthcare, Patient Safety & Research, Public Healthcare, Health & Human Services, Ethical and legal aspects of Healthcare, Clinical Trials, Digital Healthcare, Mental Health, Healthcare System, Healthcare & Infectious Disease, Healthcare & Hospital.
Baca Juga: Cara Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan, Perlu Registrasi Ulang atau Tidak?
