Infografis
Suara.com - Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 November kemarin.
Namun, beberapa kalangan buruh tetap menolak kehadiran UU Cipta Kerja ini. Sebab, kalangan buruh menilai beberapa pasal terkait ketenagakerjaan masih merugikan buruh.
Adapun berikut, pasal-pasal tentang ketenagakerjaan yang dinilai merugikan kaum buruh versi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Pasal 88C Ayat (1) dan (2) soal Upah Minimum
Dalam Pasal 88C Ayat (1) itu menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan Pasal 88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
Menurut KSPI penggunaan frasa “dapat” dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh.
Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah. Kita ambil contoh di Jawa Barat, untuk tahun 2019, UMP Jawa Barat sebesar Rp 1,8 juta. Sedang UMK Bekasi sebesar Rp 4,2 juta. Jika hanya ditetapkan UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi akan turun.
Dengan kata lain, berlakunya UU Cipta Kerja mengembalikan kepada rezim upah murah. Hal yang sangat kontradiktif, apalagi Indonesia sudah lebih dari 75 tahun merdeka.
Apalagi ditambah dengan dihilangkan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (UMSK dan UMSP), karena UU No 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 89 UU No 13 Tahun 2003.
Baca Juga: Jokowi Teken UU Cipta Kerja, SPSI: Mendegradasi Kesejahteraan Buruh
Dihilangkannya UMSK dan UMSP sangat jelas sekali menyebabkan ketidakadilan. Bagaimana mungkin sektor industri otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai Upah Minimum nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk.
