Infografis
Suara.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mengakui merasa kecewa terhadap pemimpin daerah yang justru menaikkan upah minimum provinsi alias UMP tahun 2021.
Padahal, menurut pengusaha, di tengah pandemi covid-19, banyak dari mereka yang kesulitan mempertahankan usahanya.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, kenaikan UMP juga tak sesuai dengan formula aturan PP Nomor 78 tahun 2015.
Jika menggunakan formula di PP, kata Hariyadi, maka hasilnya upah minimum akan turun.
Baca Juga: Takut Ada Gelombang PHK, Ganjar: Apindo Enggak Usah Takut
"Dasar acuan untuk tentukan angka jadi ini yang tentunya menjadi kontradiktif dengan kondisi yang ada. Kalau dikembalikan dengan regulasi yang ada, malah harusnya turun, sehingga diskresi yang diambil oleh kepala daerah ini sebetulnya tidak perhatikan juga secara umum kondisi yang ada," ujar Hariyadi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/11/2020).
Hariyadi mengakui, memang beberapa usaha masih bisa bertahan bahkan malah naik di tengah pandemi ini.
Namun, lanjutnya, seharusnya pemimpin daerah tak bisa menyamaratakan kondisi dunia usaha.
Menurutnya, justru lebih banyak pengusaha yang terdampak dibanding yang tak terpengaruh pandemi.
"Enggak bisa begitu, sekarang ini kondisi perusahan sehat yang bisa melakukan kegiatan malah lebih baik itu jumlahnya relatif seidkti dibandingkan yang terdampak pandemi," ucap dia.
Baca Juga: Tak Naikan UMP seperti Ganjar Pranowo, Ini Alasan Ridwan Kamil
Untuk diketahui, beberapa daerah justru menaikkan UMP-nya di tengah pandemi ini. Dalam catatan Suara.com, daerah yang menaikkan UMP di antaranya, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tengah.
