Infografis
Suara.com - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia (APPRI) Jojo S Nugroho mengatakan, sejak merebaknya pandemi COVID-19, profesi PR mendapatkan sejumlah tantangan. Di antaranya adalah dalam hal koordinasi komunikasi dengan publik.
Protokol kesehatan, kata Jojo, membuat komunikasi, semisal, konferensi pers, harus dilakukan secara virtual.
Kendala lain, kata Jojo, pandemi telah mengakibatkan finansial organisasi perusahaan maupun institusi menurun.
Dalam keadaan yang sulit seperti itu, perusahaan terpaksa melakukan transformasi bisnis dari cara-cara konvensional menjadi digital, sehingga dana operasional kehumasan kerap terkena imbasnya.
"Ketika bisnis turun pada sebuah perusahaan, maka budget yang pertama dipotong adalah budget marketing dan PR," kata Jojo dalam keterangannya, Rabu (28/10/2020).
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo) RI, Widodo Muktiyo, mengatakan PR adalah jantung organisasi yang berperan menstimulasi publik dengan informasi.
Oleh karenanya, setiap PR organisasi memiliki caranya sendiri dalam mengelola komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan publik, terutama dalam hal menciptakan brand perusahaan.
"Komunikasi publik adalah basis kesepemahaman untuk menghasilkan cita-cita organisasi. Saya senang sekali kita memberikan apresiasi terkait PR dalam acara TPR Award 2020. Kami dari Kemenkominfo sangat senang karena kami juga memberikan upaya infrastruktur komunikasi bagi negeri," imbuh Widodo.
Pengurus Pusat Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PP Perhumas) Rizka Septiana mengatakan, di era digital dan pandemi seperti sekarang, penting bagi praktisi Public Relations membangun engagement yang kuat dengan media. Hal ini mengingat pemberitaan yang ditayangkan media mampu mempengaruhi opini publik.
Baca Juga: Industri Perhotelan Terus Putar Otak Supaya Tetap Hidup di Masa Pandemi
"Dalam konteks perusahaan, pemberitaan media dapat mempengaruhi opini publik terkait image merek maupun reputasi perusahaan. Sementara itu, dalam konteks pemerintah, pemberitaan media turut mempengaruhi opini publik terkait kebijakan yang dicanangkan," jelasnya.
