Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita bahwa dulu sistem perbendaharaan negara amburadul karena banyaknya akun rekening di tiap kementerian/lembaga, sehingga menyulitkan penelusuran arus uang yang masuk dan keluar.
Dengan sistem yang dulu tersebut, Sri Mulyani mengaku tak bisa membedakan mana uang negara dan uang pribadi.
"Sering sekali tidak bisa dibedakan apakah uang tersebut berasal dari institusi atau dari keuangan pribadi (atau) dari bendahara negara," kata Sri Mulyani dalam sebuah webinar, Senin (26/10/2020).
Maka dari itu lanjut Sri Mulyani, pemerintah melakukan reformasi besar-besaran sistem pengelolaan perbendaharaan dan keuangan negara melalui tiga paket Undang-Undang (UU) pada sekitar 2003 sampai 2004.
Baca Juga: Utang Segunung, Sri Mulyani Sebut Mayoritas Pinjaman dari Dalam Negeri
Salah satu aturan yang dirombak dalam UU tersebut adalah membuat treasury single account di mana seluruh account dari keuangan negara yang dipegang seluruh Kementerian Lembaga harus seizin Menteri Keuangan.
"Dengan treasury single account maka terjadi disiplin dan penertiban keseluruhan pengelolaan keuangan negara," jelasnya.
Cara ini kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini ternyata cukup ampuh dalam membasmi para calo pencairan anggaran masa itu.
