Infografis
Suara.com - Di tengah Pandemi Covid-19, Pemerintah terus berupaya mengembalikan ekonomi Indonesia ke jalur positif. Sejumlah indikator pun menunjukkan tren membaik, mulai dari realisasi penanaman modal, neraca perdagangan, inflasi, kinerja pasal modal, stabilitas sektor jasa keuangan, hingga ketahanan sektor eksternal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam acara Teras Kita-Kompas Talks bertajuk “Strategi Indonesia Keluar dari Pandemi”, Sabtu (24/10/2020), secara daring.
Sebelumnya, Lembaga Internasional memproyeksikan Ekonomi Global 2020 terkoreksi cukup tajam, namun pada 2021 akan membaik.
“Indonesia diprediksi oleh berbagai lembaga. Di tahun 2020, IMF memprediksi -0,3 persen; World Bank 0,0 persen; ADB -1,0 persen dan OECD -3,3 persen. Sedangkan proyeksi di tahun 2021 seluruhnya positif. IMF memprediksi 6,1 persen; World Bank 4,8 persen; ADB 5,3 persen; dan OECD 5,3 persen,” papar Airlangga.
Baca Juga: Sempat Menguat, Rupiah Ambles Lagi USD 1/Rupiah 14.713. Imbas dari Pandemi?
![Warga memperlihatkan kolom pendaftaran pada laman www.prakerja.go.id saat mengikuti pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 di Serang, Banten, Sabtu (8/8/2020). [ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/08/08/95107-kartu-prakerja.jpg)
Ia pun menerangkan, realisasi Penanaman Modal hingga September 2020 sebesar Rp611,6 triliun atau tumbuh 1,7 persen (yoy). Capaian tersebut merupakan 74,8 persen dari target Penanaman Modal di tahun 2020 sebesar Rp 817,1 triliun.
“Secara kumulatif, penyerapan tenaga kerja dari penanaman modal tersebut hingga September 2020 mencapai 861.581 tenaga kerja atau naik 22,50 persen (yoy) dibanding tahun lalu,” ujar Airlangga.
Adapun kinerja Perdagangan Luar Negeri hingga September 2020 mencatat surplus. Hal ini terjadi seiring penurunan impor lebih dalam dibanding ekspor sehingga neraca perdagangan Januari hingga September 2020 surplus 13,51 dolar AS milliar.
Angka ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu defisit 2,24 miliar dolar AS dengan total defisit 2019 sebesar 3,59 miliar dolar AS.
Perkembangan inflasi di tengah pandemi dipengaruhi oleh kestabilan harga yang terjaga dan kondisi permintaan yang masih membutuhkan dorongan. Dukungan stimulus perlindungan sosial diberikan, agar dapat mendorong naiknya permintaan melalui peningkatan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Akibat Corona Masyarakat Indonesia Semakin Rajin Menabung
“Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global, stabilitas sektor eksternal masih terjaga. Cadangan devisa tetap memadai untuk pembayaran utang luar negeri dan stabilisasi nilai tukar,” lanjut Menko Perekonomian.
Kinerja pasar modal juga mulai menunjukkan pemulihan sejak penurunan tajam pada 24 Maret 2020. Dari saham sektoral, sektor industri dasar dan pertanian telah meningkat di atas 40 persen sejak titik terendahnya.
“Kalau kita lihat pasar modal, kita sudah kembali ke jalur 5000, dari titik terendah di bulan Maret 2020 kemarin. Kita tetap punya daya tahan,” kata Menko Airlangga.
Ia pun menegaskan, stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga. Ke depan, dengan adanya program seperti Penempatan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di perbankan, diharapkan stabilitas dan pertumbuhan sektor jasa keuangan terus menguat.
Pemerintah mengakui, Pandemi Covid-19 menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Sebelum pandemi terdapat 6,9 juta pengangguran, belum termasuk 3,5 juta pekerja yang di-PHK atau dirumahkan, dan 3 juta angkatan kerja baru yang setiap tahun membutuhkan pekerjaan. Sehingga total kebutuhan lapangan kerja baru mencapai sekitar 13,4 juta.
“Salah satu program pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut adalah dengan Kartu Prakerja,” tutur Airlangga.
Kartu Prakerja, papar Airlangga, telah diakses oleh lebih dari 35,1 juta pendaftar dan yang menerima manfaat mencapai lebih dari 5,59 juta peserta. Dari jumlah tersebut, peserta yang telah menyelesaikan pelatihan sebanyak 4,6 juta dan yang menerima insentif 3,8 juta peserta.
Selain itu, UU Cipta Kerja juga menjadi instrumen utama dalam mengatasi berbagai tantangan nasional, mulai dari penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, hingga Reformasi Regulasi.
“Ini semua untuk mendorong transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.
