Infografis
Suara.com - Peneliti Hukum Indonesia Public Institute Miartiko Gea mengatakan, munculnya fakta persidangan dalam pledoi terdakwa Dirut PT Hanson International Benny Tjokrosaputro di kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menuding kebohongan kesaksian terpidana Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo atas dirinya dianggap akan memberatkan vonis para terdakwa.
Hal itu bisa menjadi acuan hukum di mata hakim bahwa terdakwa mengaburkan fakta yang telah terpapar di meja hijau.
“Saya kira saling tuding ini bisa jadi alibi para terdakwa dalam mengaburkan fakta sebenarnya. Hakim bisa dengan mudah menilai posisi para terdakwa atas fakta yang sudah ada,” kata Miartiko kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).
Selain itu, hakim sangat mungkin akan memberikan vonis yang lebih berat lantaran adanya pernyataan yang tidak sejalan atas fakta yang terungkap sebelumnya. Hakim pun bisa saja memberikan penilaian jika terdakwa bertele-tele saat memberikan keterangan.
“Hakim bisa melihat pecah kongsi di antara mereka (terdakwa) sebagai sandiwara untuk bisa lepas dari tanggung jawab. Terlalu bertele-tele dalam persidangan akan menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan vonis yang lebih berat,” ungkapnya.
Pekan sebelumnya, Bentjok dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman seumur hidup dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 6.078.50.000.000 dengan ketentuan jika dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
Miartiko menilai, tuntutan JPU sudah sangat maksimal, namun bukan tidak mungkin hakim memberikan hukuman lebih berat dengan adanya perintah melakukan pemiskinan terhadap terdakwa.
Pemiskinan tersebut bisa dilakukan kepada Bentjok dan satu terdakwa lain PT Trada Alam Minera Heru Hidayat yang dikenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga dituntut seumur hidup dengan denda Rp 10,7 triliun.
“Vonis hakim untuk empat terdakwa lain seluruhnya maksimal. Setidaknya vonis dua terdakwa ini sama atau lebih berat. Selain itu sita aset hingga tuntas, dan Kejaksaan Agung mampu mengejar aliran dana pencucian uang juga perampasan aset untuk dimiskinan,” ucapnya.
Baca Juga: Manajemen Baru Jiwasraya Lakukan Pengkinian Data Pemegang Polis
Pemiskinan sangat layak, karena para terdakwa ini telah melakukan praktek korupsi yang merugikan sekitar 2,3 juta nasabah Jiwasraya dengan nilai kerugian negara menurut Badan Pemeriksa Keuangan mencapai Rp 16,8 triliun.
