Infografis
Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengungkapkan pembangunan rumah subsidi harus dibarengi dengan kualitas bangunan dan pelayanan yang baik.
"Tidak hanya diukur dari penyaluran kreditnya, tetapi dalam membangun rumah subsidi juga harus dibarengi kualitas bangunan dan pelayanan lebih baik kepada masyarakat, termasuk sanitasi dan air bersih," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/10/2020).
Menurut Anita, rumah-rumah sederhana yang layak huni sebenarnya justru menjadi pemicu, inisiator, atau tempat awal pemerintah mengembangkan sebuah area baru/new urban area yang akan mendorong peningkatan perekonomian.
Anita Firmanti juga mengapresiasi Bank BTN yang ingin meningkatkan peranannya dalam pengembangan bidang konstruksi. Hal itu sangat tepat untuk mendorong Indonesia yang merupakan negara berdaya saing tinggi sekaligus melaksanakan program Presiden Joko Widodo yang menempatkan infrastruktur sebagai salah satu leading sector yang dibutuhkan saat ini dalam menopang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam masa Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Korupsi Proyek, KPK Periksa Mantan Pimpinan Bank BJB Banjar hingga Eks DPRD
Kolaborasi Kementerian PUPR dengan bank pelaksana FLPP seperti perluasan skema pembiayaan diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor konstruksi yang memiliki efek berganda atau multiplier effect yang besar pada sektor lain.
"Saya kira Kementerian PUPR sangat mendukung karena merupakan kebijakan yang tepat untuk mendorong Indonesia yang berdaya saing, seperti pemberian jaminan, pelaksanaan, dan lainnya," ujar Anita.
Menurut Sekjen Kementerian PUPR tersebut, kebijakan ini sangat menarik sehingga pihak Kementerian PUPR juga berharap bahwa kerjasama bidang konstruksi dapat meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus juga meningkatkan kualitas dari pembangunan infrastruktur
Kementerian PUPR terus meningkatkan layanan kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui sejumlah program bantuan pembiayaan perumahan yang sudah berjalan seperti Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program Sejuta Rumah bertujuan menggerakkan seluruh stakeholder di bidang perumahan baik Pemerintah Pusat, Daerah, swasta, dan masyarakat bersama-sama untuk membangun rumah, khususnya bagi MBR.
Baca Juga: Curah Hujan Tinggi, Begini Cara Kementerian PUPR Antisipasi Banjir
Bank BTN sebagai BUMN yang menerima penugasan dari Pemerintah untuk menyalurkan KPR juga didorong untuk meningkatkan peranannya sehingga dapat menjadi contoh bagi bank-bank lainnya dalam penyaluran KPR. (Antara)
