Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, jika mahasiswa memahami substansi dari Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, seharusnya para mahasiswa tak turun ke jalan.
"Pemerintah pasti mikirkan nasib mereka ke depan," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, ditulis Kamis (22/10/2020).
Moeldoko menuturkan, pembentukan UU Cipta Kerja karena ke depan akan ada bonus demografi. Bahkan terjadi peningkatan kerja dari tahun ke tahun sebanyak 2,9 juta angkatan kerja.
Kemudian faktor pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat kehilangan pekerjaannya serta banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia.
Baca Juga: Jokowi Tak Mau Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Muhammadiyah Minta Ini
"Anak-anak muda sekarang supaya dipahami bahwa angkatan kerja dari tahun ke tahun yang terjadi di Indonesia 2,9 juta karena faktor pandemi. Ini memunculkan kondisi masyarakat baru, yang hilang dari pekerjaannya kurang lebih 3,5 juta baik PHK maupun pekerjaan informal, yang tadinya dijalankan menjadi tak dijalankan ditambah lagi ada sisa pengangguran yang sebelumnya kurang lebih 6,5 juta," ucap dia.
Kondisi tersebut kata Moeldoko mengharuskan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam rangka memberikan kesejahteraan umum kepada masyarakat.
"Salah satu yang dibangun untuk kesejahteraan umum disiapkan presiden bagaimana menjalankan calon-calon pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan ini sebuah realitas. Bahwa kartu prakerja yang kemarin saya mendengar 33 juta, 3 hari berikutnya sudah menjadi 34,2 juta ini kondisi real," kata Moeldoko.
Karena itu kata Moeldoko adanya UU Cipta Kerja dapat menyederhanakan UU yang berbelit.
Sehingga dapat memberikan kepastian kemudahan berusaha bukan hanya investor luar, namun juga masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Loncat dari Ambulans, Pasien Covid-19 Berbaur dengan Pendemo UU Cipta Kerja
"Tujuannya untuk apa? Untuk bisa memberikan kepastian kepada siapa? Kepada siapapun yang ingin berusaha di Indonesia bahkan masyarakat sendiri bukan hanya investor dari luar pemerintah. Presiden Jokowi mencoba bagimana menyiapkan prasyarat investasi dari awal telah dipikirkan sebaik-baiknya," tuturnya.
Karenanya kata Moeldoko, jika penyederhanaan birokrasi dan penyederhanaan regulasi dijalankan dalam rangka prasyarat investasi, akan terbuka luas lapangan pekerjaan.
Nantinya masyarakat termasuk para mahasiwa yang nantinya lulus kuliah akan menikmati lapangan kerja yang terbuka luas tersebut.
"Kalau ada investasi yang besar, maka akan terbuka luas lapangan pekerjaan dan dan siapa yang menikmati tentu anak-anak yang saat ini ada di jalanan (Demontran)," katanya.
