Menkop Sebut Omnibus Law Permudah UMKM Dapat Sertifikasi Halal

Selasa, 20 Oktober 2020 | 12:06 WIB
Menkop Sebut Omnibus Law Permudah UMKM Dapat Sertifikasi Halal
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengaku sedih dengan kurangnya daya saing produk makanan halal Indonesia, padahal sebagai negara muslim terbesar dunia hal ini bukanlah masalah.

Teten menyebut industri halal telah menjadi salah satu industri yang berkembang di dunia. Pada tahun 2018 nilainya sekitar 2,2 triliun dollar AS dengan laju pertumbuhan 5,2 persen per tahun.

"Indonesia berada pada ranking 4 industri pariwisata halal, ranking 3 untuk fesyen muslim dan ranking 5 untuk keuangan syariah. Namun, untuk produk makanan halal, Indonesia belum masuk ke sepuluh besar," kata Teten, Selasa (20/10/2020).

Kalah saingnya produk makanan halal tanah air karena sertifikasi yang membutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga hal inilah yang kurang dapat diakses oleh para pelaku UMKM.

Baca Juga: Pemerintah RI Tengah Siapkan Vaksin Covid-19, Sudah Halal Belum Sih?

"Tantangan terbesar serifikasi halal bagi UMKM saat ini adalah biaya mengaksesnya. Akibatnya hanya usaha menengah dan besar yang memiliki kecukupan modal yang mampu mendapat sertifikasi halal selama ini," katanya.

Untuk itu kata dia pemerintah melakukan terobosan dengan menerbitkan UU Omnibus Law Cipta Kerja, dimana salah satu aturan yang terkandung dalam UU tersebut memudahkan pemberian akses sertifikasi halal bagi UMKM dengan biaya gratis.

"Tapi alhamdulillah, melalui UU Cipta Kerja, sertifikasi halal bagi UMKM tanpa biaya atau gtatis. Saya mengapresiasi dukungan dan kerja keras dari Menko Perekonomian, Menteri Agama, BPJH dan pihak lainnya sehingga upaya terobosan relaksasi kemudahan perizinan khususnya jaminan produk halal di level usaha mikro dapat tercapai," ucapnya.

"Ini luar biasa disambut oleh para pelaku usaha mikro dan kecil karena 60 persen pelaku UMKM ada di sektor mamin. Kemenkop UKM telah dan akan terus mengembangkan inisiatif program maupun kebijakan untuk mendukung pengembangan produk halal," tambahnya.

Dari catatan yang dimilikinya, selama 2014-2019, dalam memfasilitasi produk halal terhadap UMKM pendapatan pelaku usaha kecil meningkat cukup baik, sehingga mendongkrak hasil penjualan.

Baca Juga: Merokok Itu Haram atau Halal? Ini Pendapat Ustadz Abdul Somad

"Jadi ini direspon oleh publik dan memang sertifikasi halal ini dibutuhkan," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI