Infografis
Suara.com - Pemerintah menekankan pentingnya penanganan dampak Pandemi Covid-19 dari aspek kesehatan, di samping secara simultan mendorong upaya pemulihan perekonomian.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada para peserta Asia-Pacific Conference of German Business (APK) secara daring di Jakarta, Senin (19/10/2020).
APK merupakan pertemuan tahunan bagi perusahaan dan pelaku industri Jerman yang beroperasi di Kawasan Asia Pasifik.
Kali ini, acara APK dilaksanakan secara digital sebagai platform dalam rangka menjaring dan mengonsolidasi langkah dan upaya perusahaan Jerman di tengah Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Menko Airlangga: Akademi Serupa Google Institute Akan Didirikan di Batam
“Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret, baik langkah kebijakan di bidang kesehatan maupun ekonomi, termasuk stimulus fiskal dan nonfiskal, dengan alokasi anggaran senilai 43 miliar Dolar AS,” ujar Menko Airlangga.
Berbicara di sesi bertema “Asia Pacific as a Motor for the World Economy”, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Indikator ekonomi terbaru Indonesia telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, antara lain: Purchasing Manager’s Index (PMI) yang turun menjadi 28 poin sekitar Maret 2020, rebound menjadi 51 poin pada Agustus 2020.
Selain itu, konsumsi juga meningkat pada bulan Agustus (ke -10,1), dan Neraca perdagangan Indonesia surplus 5,4 miliar Dolar AS selama semester I 2020. Hingga Agustus 2020, surplus tercatat sebesar 2,3 miliar dolar AS.
“Seiring dengan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kesehatan masyarakat tetap terjaga dan senantiasa akan ditingkatkan,” lanjutnya.
Indonesia - Jerman
Baca Juga: Perjuangan Pria Penolak Jabat Tangan Wanita Buat Dapat Paspor, Tapi Gagal
Menko Airlangga pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi terhadap hubungan ekonomi bilateral Indonesia-Jerman yang tetap berada di lintasan pertumbuhan yang tepat, sesuai Deklarasi Jakarta tahun 2012.
Meski terjadi pandemi, Indonesia dan Jerman berhasil mencatatkan nilai perdagangan 3,6 miliar USD pada Januari–Agustus 2020.
Ini artinya hanya sedikit menurun -8,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebelum pandemi. Indonesia juga mencatat investasi Jerman lebih dari 1 miliar USD pada periode 2015-2020, di mana ada sekitar 250 perusahaan Jerman yang beroperasi di Indonesia.
Sebagai bagian dari proses transformasi ekonomi Indonesia, baru-baru ini Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) yang akan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, sehingga mendorong peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Setelah diundangkan, UU tersebut akan menyederhanakan, menyinkronkan, dan merampingkan regulasi yang kerap menghambat kegiatan bisnis asing di Indonesia.
Menko Airlangga meyakini, inilah saat yang tepat bagi kedua negara untuk memanfaatkan momentum ini.
“Oleh karena itu, saya mengundang komunitas bisnis dan industri Jerman untuk menjadi mitra investasi kami dalam mendukung dan mengembangkan transformasi ekonomi Indonesia,” ujarnya.
“Dengan berinvestasi di Indonesia, Anda tidak hanya memanfaatkan potensi kami, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari lokasi strategis kami di jantung pasar yang berkembang di Asia Timur dan Tenggara. Yang terpenting, ini juga akan menempatkan Jerman di garis depan dalam upaya kawasan menuju pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi,” lanjutnya.
Terakhir, Menko Airlangga menggarisbawahi pentingnya penguatan kerja sama antara kedua negara. Pihaknya berharap ke depannya hubungan ekonomi bilateral yang lebih kuat dapat terjalin, dimulai dengan menjajaki peluang yang tersedia.
“Sekali lagi saya mengundang para pebisnis Jerman untuk ambil bagian dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan untuk kemakmuran bersama kedua negara kita,” tutupnya.
Pertemuan yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Committee of German Business (APA) ini merupakan pertemuan pertama dengan menggunakan platform digital, dan dihadiri oleh Kanselir Jerman Angela Merkel, pejabat tinggi pemerintah Jerman, Australia, Jepang, dan Komisi Uni Eropa serta para pimpinan bisnis Jerman yang beroperasi di Kawasan Asia Pasifik.
