Infografis
Suara.com - Pemerintah diminta mengevaluasi kartu prakerja secara menyeluruh menyusul dugaan adanya joki dalam program tersebut.
"Kasus adanya joki ini bisa menyebabkan pergeseran peruntukan bantuan bagi korban PHK maupun para pencari kerja," kata Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati, ditulis Senin (19/10/2020).
Mufida menyebutkan munculnya dugaan joki dalam kartu prakerja dapat merugikan masyarakat penerima kartu prakerja yang alokasi anggarannya dari APBN.
"Para joki ini mendapatkan keuntungan di tengah situasi rakyat yang kesusahan. Harus diusut tuntas termasuk jika ada jaringannya," ujarnya.
Baca Juga: Syarat dan Cara Mendaftar Program Kartu Prakerja Gelombang 11
Ia berpendapat sebenarnya secara maksud dan tujuan program kartu prakerja ini baik untuk menolong korban PHK dan para pencari kerja saat masa pandemi.
Namun sayang, ujar dia, tata kelola yang buruk dan tidak transparan membuat program ini menjadi bermasalah.
Sebelumnya, pemerintah menyebutkan program kartu prakerja telah mengakselerasi target inklusi keuangan karena sebanyak 4,09 juta penerima program memiliki akun dompet elektronik.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan berdasarkan survei evaluasi kedua Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) periode 4-7 Oktober 2020, 160.560 responden menunjukkan peningkatan inklusi keuangan yang cukup baik.
Sebelum mengikuti program kartu prakerja, lanjut dia, sebanyak 23 persen responden tidak memiliki rekening bank dan saat ini 44 persen dari 23 persen responden tersebut telah memiliki rekening bank. (Antara)
Baca Juga: Akhir Oktober Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang ke-11 Bakal Dibuka
