Infografis
Suara.com - Dana Pensiun memiliki peran yang signifikan di negeri ini. Data terakhir menunjukan, dana pensiun BUMN mencapai Rp 149 triliun atau 52 persen dari total dana pensiun di Indonesia yang senilai Rp 289 triliun.
Dari dana pensiun BUMN yang sebesar Rp 149 triliun tersebut, sekitar 68% atau Rp 101 triliun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Manfaat Pasti (MP).
Namun, sekitar 67 persen DPPK MP BUMN memiliki rasio kecukupan dana (RKD) di bawah 100 persen. Seperti diketahui, RKD adalah salah satu ukuran kesehatan DPPK MP.
RKD adalah rasio kekayaan Dana Pensiun dibagi dengan kewajiban Dana Pensiun. Jika RKD mencapai 100 persen atau lebih, pendanaan Dana Pensiun dalam keadaan dana terpenuhi (fully funded).
Jika RKD berada di bawah 100%, pendanaan Dana Pensiun disebut dalam keadaan dana tidak terpenuhi (unfunded).
Sedangkan selisih kurang antara kekayaan Dana Pensiun dengan kewajibannya disebut kekurangan pendanaan (defisit).
Adapun total defisit DPPK MP BUMN cenderung membesar. Sementara itu, terjadi pula penambahan jumlah DPPK MP BUMN yang masuk dalam kategori Dana Pensiun dengan RKD di bawah 100 persen.
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Budi Frensidy mengatakan, rasio kecukupan dana DPPK MP BUMN yang berada di bawah 100% disebabkan oleh pertumbuhan gaji yang lebih besar dari asumsi dan return yang lebih rendah dari target bujet.
“Jadi, dapen yang tadinya fully funded bisa berubah dalam satu tahun atau beberapa waktu ke depan menjadi unfunded,” kata dia.
Baca Juga: Dana Pensiun Diminta Hati-Hati Menjaga Kecukupan Dana Kelolaannya
Untuk mengatasi RKD di bawah 100 persen tersebut, perlu ada injeksi atau setoran tambahan agar kekurangan tersebut bisa tertutupi.
