Infografis
Suara.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 terancam babak belur dihajar virus corona atau Covid-19, jika kasus penularan virus yang bermula dari kota Wuhan, China ini terus bertambah banyak.
Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ubaidi Socheh Hamidi dalam sebuah webinar, Selasa (13/10/2020).
"Ada beberapa risiko, terutama pandemi masih tereskalasi," kata Ubai panggilan akrabnya.
Ubai menjelaskan jika wabah ini tidak bisa dikendalikan dan justru semakin banyak orang yang terinfeksi, maka situasi akan semakin menantang buat APBN 2021.
Sehingga kata dia APBN 2021 di desain untuk bisa menghadapi segala ancaman yang ada, termasuk juga ketidakpastian pandemi virus corona ini apakah akan berakhir atau tidak.
"Karena tahun depan, pemerintah akan fokus untuk bisa kembali memulihkan perekonomian," katanya.
"Reformasi lain juga kita dorong di sisi belanja, dilakukan secara disiplin supaya bisa mengolah belanja dengan baik jadi defisit bisa bertahap turun dan 2023 bisa menjadi 3 persen," pungkasnya.
Asal tahu saja, vrus vorona yang datang awal Maret 2020 membuat APBN Tahun Anggaran 2020 babak belur.
Dana untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 beserta dampak-dampak sebesar Rp 695,2 triliun menyedot lebih kurang 20 persen lebih dari APBN 2020 sebesar Rp 2.540,4 triliun.
Baca Juga: APBN merupakan Instrumen Fiskal untuk Wujudkan Ketahanan Pangan
Pemerintah mengumumkan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga saat ini, di mana data per 7 Oktober 2020 tercatat di angka Rp 331,94 triliun, atau 47,75 persen dari total pagu Rp 695,2 triliun anggaran PEN.
