Infografis
Suara.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal untuk mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri. Salah satu program strategis yang termasuk dalam APBN 2021 akan difokuskan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui dukungan pemulihan ekonomi dan revitalisasi sistem pangan nasional ,serta pengembangan food estate (lumbung pangan).
"Saya kira, kita harus dukung APBN sebagai instrumen fiskal untuk mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri," ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, Jakarta, Minggu (11/10/2020).
Menurut Menkeu, Program Food Estate merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan, dengan meningkatkan produktivitas di luar Pulau Jawa serta bagian dari reformasi struktural yang telah diakomodasi di dalam APBN 2021.
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, food estate merupakan program jangka panjang yang dapat menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. Program ini juga mampu meningkatkan pendapatan keluarga petani dan memastikan ketahanan pangan secara nasional.
Baca Juga: DPR : Alsintan Jadi Terobosan Kementan Tingkatkan Nilai Tambah Petani
Dengan program ini, kata Syahrul, nantinya akan ada kelompok tani yang menggarap lahan seluas 100 hektare dan lahan per 1.000 hektare akan digarap oleh gabungan kelompok tani yang dikorporasikan menjadi lebih besar lagi, hingga 10.000 hektare.
"Petani diharapkan tidak lagi menjual gabah secara murah. Artinya, semua harus hilirisasi dan industrinya harus dirancang dengan baik," katanya.
Kawasan pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah akan dijadikan sebagai lahan percontohan, dengan penerapan sentuhan teknologi pertanian modern, sehingga budi daya pertaniannya berbeda dari cara tradisional.
"Dalam proyek lintas kementerian ini, penerapan mekanisasi serta teknologi pertanian diharapkan dapat mengoptimalkan rawa menjadi lahan pertanian produktif dan meningkatkan produksi pertanian," tutupnya.
Baca Juga: Lahan di Sumba Timur Dilanda Kekeringan, Kementan Beri Masukan
