Infografis
Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merasa banyak pemelintiran isi Undang Undang Cipta Kerja sehingga terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
Ia menerangkan, salah satu yang isi yang dipelintir yaitu terkait dengak hak-hak pekerja alih daya atau outsourcing.
Menurutnya, hak-hak pekerja outsourcing masih dipenuhi di dalam UU Cipta Kerja. Misalnya, pekerja outsourcing masih mendapatkan kompensasi outsourcing setelah masa kontraknya habis.
"Beberapa hal yang terjadi pemelintiran isi dari uu ketenagakerjaan. Syarat-syarat perlindungan hak pekerja buruh alih daya masih tetap dipertahankan bahkan UU Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak bagi pekerja/ buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang obyek pekerjaan masih ada. Ini sesuai putusan MK nomor 27 tahun 2011," ujar Ida bersama 12 Menteri dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (7/10/2020).
Selain itu, tutur Ida, isi mengenai waktu kerja dan istirahat juga banyak yang disalahpahamkan oleh buruh.
Ida mengungkapkan, aturan waktu dan kerja itu masih mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
"Jadi UU eksis tetap ada, tetapi kita akomodir tuntutan perlidnungan bagi pekerja/ buruh dalam bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu di era ekonomi digital berkembang dinamis seperti disampaikan Pak Menko. Jadi kita akomodasi kondisi ketengakajkerjaan akibat berkembang cepat ekonomi digtial," ucap dia.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU Cipta Kerja pada rapat paripurna digelar pada 5 Oktober 2020. Sebelum disahkan, RUU Cipta Kerja sudah menuai sorotan.
Regulasi UU Cipta Kerja tersebut dinilai memposisikan pekerja dalam kerugian. Akan tetapi, DPR tetap melakukan langkah senyap untuk mengesahkan RUU Cipta kerja itu menjadi UU Cipta Kerja. Berikut adalah pasal kontroversial UU Cipta Kerja.
Pasal tentang Penghapusan Upah Minimum
