Infografis
Suara.com - Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) akhirnya terlaksana pada Senin (5/10/2020). Langkah ekstra cepat pemerintah dan DPR ini terbilang kilat dibandingkan dengan pembahasan RUU lain.
Menanggapi hal tersebut mantan Menteri BUMN era Presiden SBY, Dahlan Iskan pun buka suara, menurut dia pemerintah sekarang sedang ingin cepat menyelesaikan persoalan peraturan yang berbelit-belit demi menggairahkan perekonomian dengan izin yang sangat ramah buat kalangan pengusaha.
"Pemerintah sekarang ini berusaha menyelesaikannya. Lewat penggabungan menjadi satu, UU Cipta Kerja ini. Tempulu DPR -nya tidak rewel. Tempulu DPR lagi baik-baik kepada pemerintah," kata Dahlan dikutip dari disway.id, Selasa (6/10/2020).
Namun yang jadi persoalan kata mantan bos PLN tersebut adalah perlawanan terhadap UU ini masih terjadi dari kalangan buruh, salah satu yang paling mencuat adalah soal PHK, dan kekhawatiran tak dapat pesangon.
Baca Juga: Pergantian Direksi Libatkan Komisaris, Dahlan Iskan Sepakat Dengan Ahok
"Tapi tenaga kerja pasti akan berontak dengan lahirnya UU Cipta Kerja ini. Sejak awal pun pasti sudah diketahui, tanaga kerjalah yang akan terkena langsung," katanya.
Karena itu kata dia, judul UU ini pun sebenarnya sudah dipilih yang paling bersahabat dengan perasaan tenaga kerja yakni UU Cipta Kerja.
"Dikira dengan judul itu tenaga kerja akan manggut-manggut dan berdecak kagum," ucap Dahlan.
"Kalau saya lebih setuju dengan blak-blakan saja, UU Peroketan Perekonomian Nasional atau nama lain yang lebih jujur. Tujuan utamanya toh itu, menggairahkan kehidupan ekonomi. Bahwa setelah ekonomi maju akan berdampak terciptanya lapangan kerja itu adalah sunatullah," tambahnya.
Tapi kata dia politik memang mengajarkan jujur saja tidak cukup. Harus pandai juga berkelit.
Baca Juga: Dahlan Iskan Setuju Ucapan Ahok, Pergantian Direksi Harus Izin Komisaris
"Maka ke depan ini tantangannya di luar DPR aksi buruh. Menteri ketenagakerjaan akan sulit tidur. Tapi ini sudah di luar kemampuan seorang menteri. Ini sudah menyangkut keamanan dan kestabilan nasional," ucapnya.
