Infografis
Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja (KSP) BUMN meminta para karyawan di lingkungan BUMN tak ikut-ikutan untuk mogok kerja seperti yang dilakukan para buruh.
Ketua Umum KSP BUMN, Ahmad Irfan Nasution meminta, para pekerja BUMN harus bekerja secara maksimal di tengah kondisi pandemi ini.
"Kita harus tetap memberikan kinerja terbaik di tengah ancaman resesi ekonomi sebagai dampak pandemi dan tantangan BUMN sebagai buffer perekonomian nasional untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara kolektif," ujar Ahmad dalam keterangannya, Selasa (6/10/2020).
Terkait dengan disahkannya RUU Cipta Kerja, Ahmad kini bersama para pekerja tengah mempelajari UU itu terutama terkait pasal-pasal usulan KSP BUMN dan Pasal yang merugikan pekerja.
Baca Juga: Dilarang Kapolri Tapi Buruh Ngotot Demo Omnibus Law, Polisi Pakai Cara Ini
Selama ini, KSP BUMN bersama Konfederasi SP yang lain telah memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR terkait draft RUU Cipta Kerja.
"Terhadap Pasal yang merugikan Pekerja, KSP BUMN akan segera membentuk tim advokasi untuk mengajukan gugatan judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.
Mulai Selasa (6/10/2020) hari ini 5 juta buruh mogok kerja nasional. Sebab DPR sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja jadi undang-undang, Senin (5/10/2020) malam kemarin.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan KSPI beserta 32 Federasi serikat buruh lainnya menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan akan melakukan mogok nasional dari 6 sampai 8 Oktober 2020.
"Mogok Nasional ini akan diikuti sekitar 2 juta buruh (rencananya diikuti 5 juta buruh) di 25 provinsi dan hampir 10 ribu perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik, farmasi, dll," kata Said dalam keterangan persnya.
Baca Juga: Analis: Tidak Ada Gerakan Buruh Tanpa Kapitalisme
Selain aksi mogok nasional, buruh juga akan mengambil tindakan strategis lainnya sepanjang waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.
