Infografis
Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir berencana membubarkan atau melikuidasi 14 BUMN yang salah satunya adalah PT Merpati Airlines. Belum usai wacana tersebut, Erick Thohir kini berencana membentuk holding BUMN industri penerbangan.
Awalnya nama holding tersebut yaitu, holding aviasi dan pariwisata, tapi kini holding tersebut telah berganti nama menjadi holding pariwisata dan pendukung.
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura I (Persero) Andi S Bratamihardja mengatakan, anggota holding tersebut nantinya BUMN-BUMN yang terkait aviasi, pariwisata, dan ritel.
Saat ini, lanjutnya, proses holding tersebut tengah mempersiapkan wadah, struktur holding, hingga perencanaan terkait rute-rute pilihan.
Baca Juga: Erick Thohir Bubarkan 14 BUMN, Arya Sinulingga: Masih Lama
"AP I adalah salah satu calon anggota dari holding yang sekarang namanya (holding) parawisata dan pendukung. Tadinya namanya holding aviasi dan pariwisata. Tapi dari surat terakhir dari shareholder, Kementerian BUMN namanya adalah holding parawisata dan pendukung," ujar Andi dalam sebuah diskusi secara virtual, Kamis (1/10/2020).
Selain menyiapkan struktur, lanjut Andi, para BUMN juga diminta memiliki terobosan atau inisiatif yang akan dijalankan saat holding tersebut dibentuk.
Ia menjelaskan, misalnya bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah dalam meningkatkan kinerja BUMN.
"Ada yang short term, pemulihannya seperti apa dan menciptakan medium term, long term demand. Yang akan memperbaiki kinerja dari airlines, bandara dan dari retail dan pariwisata," ucap dia.
Menurut Andi, saat ini pekerjaan rumah yaitu proses transfer dari kepemilikan negara menjadi dimiliki perusahaan holding.
Baca Juga: Erick Thohir Akan Bubarkan Sejumlah Perusahaan BUMN, Salah Satunya Merpati
Kendati begitu, tutur dia, saat ini telah ditentukan siapa yang akan menjadi induk dari holding pariwisata dan pendukung. Namun, Andi tak merinci siapa BUMN yang jadi induk holding tersebut.
"Yang lagi disiapkan tentunya rumahnya itu harus bersih dari pihak ketiga. Sementara kita harus jelas berapa nilai saham yang akan dialihkan dari pemerintah ke perusahaan holding. Jadi itu PR yang sedang dilaksanakan," pungkas dia.
