Infografis
Suara.com - Pain sharing merupakan kunci keberlanjutan program biodiesel, yang bertujuan untuk melewati tekanan saat ini. Seluruh pemangku kepentingan harus turut berkomitmen dalam mendorong program biodiesel. Hal ini dikemukakan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, dalam "Analisis Sensitivitas Skenario Program Biodiesel" yang diselenggarakan oleh Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI).
"Konsep pain sharing menjadi sangat penting, tapi bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan yang justifiable kepada dua pihak, kepada pemerintah dan industri. Jika terlalu banyak pemerintah yang menanggung, nanti akan menimbulkan politik backfire," tambahnya dalam acara tersebut secara virtual di Jakarta, Jumat (25/9/2020).
"Justifikasi pemerintah untuk green energy, lingkungan yang lebih bersih, tetapi kemudian terdapat narasi yang berkembang di luar, seolah-olah pemerintah mendukung korporasi sawit yang terbatas, yang oligopolistik, padahal tidak seperti itu," tambahnya.
Kelapa sawit merupakan primadona dalam hal ekspor di Indonesia, karena memiliki kontribusi signifikan. Tetapi jika kebijakannya salah, ditambah dengan faktor internasional, membuat harga kelapa sawit memberikan dampak kurang baik.
Baca Juga: DPR Sudah Tindaklanjuti Usulan Penambahan Anggaran ATR/BPN
"Rekomendasi saya, bagaimana kita mencari sebuah formula untuk membuat harga sawit cukup bagus guna memberikan margin sekitar 20-30 persen. Itu bagus sekali, karena tidak ada investasi sekarang ini yang bisa kita dapatkan margin seperti itu," ujar Sofyan.
Ia menambahkan, masih ada ruang, creative regulation, serta policy, yang perlu dilakukan sehingga dapat mencari keseimbangan antara berbagai opsi, agar nantinya, nasib kelapa sawit akan tetap cerah.
Sofyan menuturkan, di era Covid-19, harus tetap adaptif sehingga industri kelapa sawit tetap berjalan baik.
"Era Covid-19 ini, kita harus berpikir alternatif lain, sehingga skema yang ada tetap bisa berkelanjutan untuk jangka pendek. Setelah Covid-19 mungkin perlu didorong policy yang bagus," ujar mantan Menko Perekonomian 2014-2015 ini.
Acara tersebut dimoderatori oleh Founder & CEO IRAI, Lin Che Wei, dan diikuti 87 peserta, yang terdiri dari jajaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), termasuk anggota Dewan Pengawas BPDPKS periode 2015 - 2020, Loso Judijanto yang juga Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN, perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan jajaran IRAI.
Baca Juga: Membanggakan, ATR/BPN Raih 3 Penghargaan Sekaligus dari Kemenkeu
