Infografis
Suara.com - Sistem logistik Indonesia terkenal tak begitu ramah bagi para pelaku usaha Tanah Air, bahkan untuk melakukan bongkar muat di pelabuhan saja butuh waktu berhari-hari.
Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah punya senjata baru guna menyelesaikan benang kusut sistem logistik nasional. Diberi nama National Logistic Ecosystem (NLE) diharapkan jadi jawaban keresahan pelaku usaha selama ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sistem anyar ini nantinya bisa memangkas proses perizinan yang lama dan berbelit. Bahkan dirinya berani bilang prosesnya bisa hanya 1 hari saja.
"Sehingga tidak harus berkali-kali para importir dan eksportir melakukan penyerahan dokumen atau perizinan untuk berhubungan dengan K/L terkait. Ini akan lebih efisien dan menghemat waktu dari 3 hari bisa 1 hari," kata Sri Mulyani dalam konfrensi pers secara virtual di Jakarta, Kamis (24/9/2020).
Baca Juga: Sri Mulyani Tepok Jidat Lihat Sistem Logistik Nasional
Bahkan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengklaim sistem NLE ini jauh lebih transparan, karena sistemnya yang lebih terbuka dan bisa dilihat semua pihak.
"NLE diharapkan ada kemudahan dan clarity atau kejelasan dalam seluruh proses, di mana dokumen itu bisa di-share meski bukan integrasi. Tetapi kolaborasi yang akan sangat mudah dan menyederhanakan bagi pemangku terkait," ucapnya.
Imbasnya, kata dia, tentu akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap daya saing Indonesia di kancah internasional.
"Tentu dengan adanya reformasi ini kita harapkan sektor logistik akan semakin meningkat. Tidak hanya dari sisi efisiensi, juga dari kontribusi di dalam meningkatkan daya kompetisi seluruh perekonomian nasional."
Sebelumnya, untuk mengatasi waktu bongkar muat ini, pemerintah telah membuat sistem yang diberi nama Indonesia National Single Window (INSW) yang digagas oleh Kementerian Keuangan namun sayangnya sistem ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Bangun Sistem Logistik Desa
Padahal, program yang berada di bawah Koordinasi Kementerian Perekonomian ini melibatkan tak kurang dari 16 kementerian/lembaga.
"Meski dulu sudah merintis dengan adanya national single window yang menghubungkan beberapa dari kementerian dan logistik, kalau nggak salah dulu mulai 16, namun belum sampai buat satu sistem ekosistem yang bisa mempermudah di dalam transaksinya dengan para pelaku usaha," katanya.
