Infografis
Suara.com - Komponen realisasi pendapatan negara masih mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya.
Itu karena adanya perlambatan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal pada masa pandemi virus corona covid-19.
Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers APBN KiTa secara virtual, pada Selasa (22/9/2020).
“Penerimaan pajak (hingga Agustus 2020) Rp 676, 9 triliun atau 56,5 persen dari target penerimaan pajak tahun ini berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, maka penerimaan pajak sampai akhir Agustus adalah kontraksi 15,6 persen,” kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Kontribusi Pertanian ke Penerimaan Pajak Sangat Kecil
Dirinya melanjutkan bahwa, penurunan sangat tajam terjadi pada penerimaan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas (PPH Migas) yang realisasinya sampai Agustus 2020 ini adalah sebesar Rp 21,6 triliun.
Penerimaan PPH Migas mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu 45,2 persen, apabila dibandingkan Agustus tahun lalu yang sebesar Rp 39,5 triliun.
Selanjutnya, penerimaan Pajak Nonmigas juga mengalami kontraksi sebesar 14,1 persen dibandingkan tahun lalu. Hingga Agustus 2020 ini, penerimaan Pajak Nonmigas mencapai R655,3 triliun.
Angka ini berdasarkan komposisi yang disampaikan Sri Mulyani, diantaranya adalah PPH nonmigas sebesar Rp 386,2 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 255,4 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 9,7 triliun, dan pajak lainnya sebesar Rp 4 triliun.
Sementara itu, untuk penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga akhir Agustus 2020, mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,8 persen.
Baca Juga: Pemerintah Tak Mau Ambil Resiko Susun Target Penerimaan Pajak 2021
Penerimaan cukai mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 4,9 persen dengan total penerimaan sebesar Rp 97,7 triliun, sementara pajak perdagangan internasional mengalami minus 9,3 persen dengan penerimaan sebesar Rp 23,5 triliun.
Dalam kesempatan itu juga bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merinci penerimaan perpajakan berdasarkan sektor usaha.
“Semua sektor usaha tanpa terkecuali mengalami negative growth (secara) year on year,” katanya.
Tekanan aktivitas usaha akibat PSBB pada kondisi pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama kontraksi penerimaan.
Selain itu, insentif fiskal Covid-19 yang mulai dimanfaatkan di masa April lalu juga ikut menambah tekanan penerimaan.
Penerimaan dari sektor industri pengolahan mengalami kontraksi sebesar 16 persen, penerimaan sektor perdagangan kontraksi sebesar 16,3 persen, penerimaan sektor jasa keuangan dan asuransi mengalam pertumbuhan minus sebesar 5,5 persen.
Selanjutnya, penerimaan dari sektor konstruksi dan real estate minus 15,1 persen, penerimaan dari sektor pertambangan minus 35,7 persen, serta penerimaan dari sektor transportasi dan gudang terkontraksi sebesar 10,4 persen.
