Infografis
Suara.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menginginkan Kementerian BUMN dibubarkan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menginginkan agar Kementerian BUMN dilebur menjadi satu atau superholding seperti Temasek di Singapura.
Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri BUMN era Presiden SBY Dahlan Iskan mengatakan, Ahok melihat negara lain yang menerapkan superholding pada perusahaan negaranya.
Ia mencontohkan, negara Malaysia yang gagal meniru Temasek dengan Khazanah. Mantan Dirut PLN ini melihat, justru Khazanah jadi ajang politik di negaranya.
Baca Juga: Ahok Curhat Banyak Direksi Lobi Menteri, Ini Kata Stafsus Menteri BUMN
Khazanah, lanjutnya, juga tak mampu menyelamatkan anak-anak perusahaannya.
"Apakah BUMN Indonesia harus meniru Temasek? Begitulah umumnya opini publik. Sejak dulu. Pun saya. Ketika masih emosional dulu. Waktu itu saya pun pasti menjawab, ya!, kita harus tiru," ujar Dahlan yang dikutip dalam blog pribadinya Disway.id, Selasa (22/9/2020).
"Tapi apakah benar-benar karena itu Temasek bisa jaya? Sehingga kalau BUMN Indonesia juga di-superholding-kan otomatis akan maju? Siapa pun akan menjawab tidak. Malaysia sudah mencoba. Dan sudah telanjur banyak juga yang memuji Khazanah. Tapi kita semua tahu Khazanah tidak bisa mengikuti kisah sukses Temasek," tambah dia.
Menurut Dahlan, Temasek bisa sukses karena benar dikelola sesuai kaidah perusahaan tanpa campur tangan politik. Meskipun ada campur tangan politik, kata dia, kapasitasnya hanya sedikit tak lebih dari 10 persen.
Selian itu, tutur Dahlan, suksesnya Temasek karena hasil kerja pemimpin yang telah lama memimpin. Temasek telah dipimpin oleh Ho Ching kurang lebih selama 16 tahun.
Baca Juga: Erick Thohir Akhirnya Terima Kritik Ahok, Tapi Pilih-pilih
"Itu berarti Temasek itu stabil sekali. Kestabilan politik di Singapura adalah sumber dari kestabilan Temasek. Perusahaan itu, rasionalnya, memang tidak boleh sering-sering ganti CEO. Perusahaan itu berbeda dengan birokrasi. Perusahaan memerlukan strategi jangka panjang. Yang harus secara konsisten dipegang," imbuh Dahlan.
"Kestabilan seperti itu yang tidak ada di BUMN Indonesia. Sumbernya, ya, ketidak stabilan politik. Bahkan ada BUMN besar yang dirutnya berganti tiga kali dalam dua tahun. Adajuga direksi baru yang pekerjaannya memperkarakan direksi sebelumnya. Bukan karena idealisme tapi hanya untuk menutupi kelemahannya," bebernya.
Dahlan pun mengingatkan ke Ahok bahwa memang adanya holding BUMN itu memang perlu, tapi superholding masih jauh.
Saat ini, tambah Dahlan, dengan adanya 17 holding sudah sangat baik. Dengan 17 holding itu, Menteri hanya mengurus 17 BUMN dibanding sebelumnya yang mencapai ratusan BUMN.
"Tapi itu pun tidak terlalu penting. Yang penting adalah dibebaskannya dari pengaruh politik tadi. lni 'dalam' sekali. Menyangkut UU Keuangan Negara -di mana kerugian BUMN merupakan kerugian negara. Juga menyangkut audit. Termasuk bagaimana sebuah perusahaan harus sering berurusan dengan DPR," tukas dia.
