Infografis
Suara.com - Penanganan pandemi di Indonesia meliputi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari jaring pengaman sosial.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan fokus penggunaan anggaran kesehatan di tengah pandemi COVID-19 pada acara Joint Ministers of Finance and Health Symposium on Universal Health Coverage in Asia and the Pacific: COVID-19 and Beyond yang diselenggarakan oleh Asian Development Bank (ADB) secara virtual, Kamis (17/9/2020).
“Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang kesehatan dan perekonomian,” kata Wamenkeu membuka paparan.
Oleh karenanya, Indonesia kemudian melakukan revisi anggaran yang difokuskan pada penanganan pandemi.
Baca Juga: Cerita Wamenkeu Telurkan Kebijakan dari Rumah Masing-masing
Terkait penanganan pandemi dari segi kesehatan, Indonesia sudah memiliki Universal Health Coverage (UHC) yaitu BPJS Kesehatan yang sudah memberikan pelayanan kepada 84 persen populasi di Indonesia.
Namun demikian, tantangan berikutnya ada pada penghasilan masyarakat yang terdampak selama pandemi dan mengakibatkan penurunan pembayaran iuran. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan pembayaran iuran untuk masyarakat miskin.
“Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disediakan untuk hal tersebut,” jelas Wamenkeu.
Pandemi membuat masyarakat memahami pentingnya memiliki asuransi kesehatan. Untuk itu, Pemerintah berharap BPJS Kesehatan dapat meng-cover 100 persen populasi Indonesia.
Tantangan kedua ada pada perbaikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Koordinasi yang baik perlu dilakukan antara penyelenggara jaminan kesehatan dan penyedia layanan kesehatan.
Baca Juga: Wamenkeu Minta UMKM Digenjot untuk Gerakan Ekonomi Tanah Air
Lebih lanjut ia menyampaikan agar BPJS Kesehatan memastikan rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang menjadi providernya memperbaiki pelayanan kesehatannya.
Dalam menghadapi pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya, pemerintah saat ini juga menyiapkan pengadaan vaksin.
Wamenkeu menyebutkan bahwa masa ini menjadi awal yang baik untuk melaksanakan vaksinasi di masa depan mengingat populasi Indonesia yang cukup banyak.
“Kegiatan vaksinasi yang masif sangat penting bagi Indonesia,” ungkapnya.
