Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar penerapan PSBB tak membuat kegiatan ekonomi berhenti.
Sebab, katanya, jika kegiatan ekonomi berhenti maka akan memberikan akibat yang luas. Misalnya, para pengusaha akan gulung tikar dan tak bisa memberikan gaji kepada karyawannya.
"Ekonomi jangan sampai mati, kalau ekonomi mati, mati semua. Pemerintah engga dapat pajak, karyawan engga dapat gaji, pengusaha rugi juga engga bisa bayar pajak engga bisa bayar karyawan, mati semua," ujar Suryadi saat dihubungi Suara.com, Senin (14/9/2020).
Menurut Suryadi, keputusan yang dijalankan Anies dalam penerapan PSBB ini sangat tak diterima oleh siapa pun, bahkan dunia. Buktinya, terang dia, pasar saham langsung anjlok, setelah adanya pengumuman PSBB.
Baca Juga: Perusahaan di Bekasi Diminta Tak Beroperasi, Apindo: Belum Diajak Bicara
"Saham langsung anjlok sampai berhenti, dolar AS juga langsung tinggi. Kalau keputusan bagus, saham bagus, Kalau saham turun anjlok, berarti keputusannya salah," ucap dia.
Suryadi menambahkan, harusnya Anies Baswedan bisa mengetahui penyebab banyaknya kasus positif, sehingga kebijakannya bisa terarah tanpa harus menghambat kegiatan ekonomi.
"Yang logis aaja, keramaian tutup, angkutan umum dibenerin," imbuh Suryadi.
Sebelumnya, Suryadi merasa keberatan terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menutup perkantoran jika terdapat karyawan positif covid-19.
Menurutnya, perkantoran bukan menjadi sumber penyebaran covid-19. Justru, lanjutnya, karyawan yang terpapar covid-19 berasal dari angkutan umum.
Hal ini, ia buktikan dengan persentase penyebaran angkutan umum dan keramaian di tempat rekreasi yang membuat kasus positif covid-19 makin banyak.
"Perkantoran itu hampir karyawannya angkutan umum. Nah jadi kalau kita lihat begitu, yang mesti diberesin oleh Pemprov adalah yang bermasalah, jangan yang engga bermasalah," kata Suryadi.
Baca Juga: UMK Kota Bekasi Rp 4,58 Juta, Apindo Khawatir Lapangan Kerja Akan Berkurang
Suryadi menuturkan, banyaknya kasus di DKI Jakarta juga disebabkan pengawasan dari Pemeritah Provinsi yang lemah. Ia menjelaskan, petugas lapangan kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat.
"Saya menilai, apa yang salah itu yang dibenerin, apa yang kurang itu perkuat, pengawasan kurang perkuat dong minta bantuan TNI dan Polri. Angkutan umum bermasalah ya diberesin dong angkutan umumnya, sehingga engga dempet. Jalan keluarnya harus logis, pakai logika, jangan ambil keputusan tanpa lihat sebabnya," tukas dia.
