Infografis
Suara.com - Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak tak ramah lingkungan seperti premium.
Rencananya, daerah Pulau Jawa, Madura, Bali yang terlebih dahulu BBM jenis Premium dihapus.
Menanggapi hal ini, pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengaku tak masalah atas wacana tersebut.
Namun, dirinya meminta ada bantuan bagi para pelaku usaha bidang transportasi setelah penghapusan premium.
Baca Juga: BBM Premium Dihapus, Pengamat Energi: Masyarakat Kita Nurut dan Pemaaf
"Sebetulnya tak masalah (premium dihapus) tapi buat pengusaha pariwisata, AKAP, AJAP berilah bantuan kepada mereka seperti bantuan BBM (bersubsidi) atau bantuan dalam bentuk lain," kata Djoko saat dihubungi Suara.com, Jumat (4/9/2020).
Menurutnya, hal tersebut sangat penting agar tidak tidak menambah beban pengusaha transportasi dan angkutan barang yang saat ini sedang lesu akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
Apalagi kata dia jangan sampai hilangnya BBM Premium justru jadi menaikkan harga tiket transportasi.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menanggapi terkait dengan adanya rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) tak ramah lingkungan seperti Premium.
Arifin menuturkan, program penghapusan premium dan digantikan pertalite untuk mengurangi polusi udara.
Baca Juga: Pengamat Energi Setuju BBM Premium Dihapus dari SPBU Pertamina
Apalagi, ditambah dengan aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan yang menganjurkan penggunaan BBM ramah lingkungan.
"Pertalite dan Premium memang dengan persyaratan Kementerian Lingkungan Hidup ini kita dipacu bisa menyediakan energi bersih. Norway sudah beri kompensansi penghematan co2. Salah satu program ganti premium dengan pertalite agar bisa mengurangi masalah polusi ini," ucap Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Selain itu, Arifin mengungkapkan, saat ini hanya ada hitungan jari negara yang masih mengkonsumsi premium. Bahkan, Indonesia negara besar yang masih menggunakan premium.
