Infografis
Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa harga vaksin Covid-19 di luar Indonesia tidak diatur secara tertulis. Harga vaksin corona tergantung pada penjual.
Maka dari itu dibuatlah vaksin merah putih yang harganya diatur oleh pemerintah.
"Harga itu dinamikanya tinggi, tergantung masing-masing penjual, yang tetapkan bukan saya, tapi penjualnya. Karena itu vaksin merah putih harus kita buat supaya kalau negara lain mau beli vaksin kita tetapkan harganya," ujar Erick yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ditulis Jumat (4/9/2020).
Kendati demikian, ia mengatakan kualitas vaksin tetap sama meski ada perbedaan harga.
Baca Juga: Pemberian Vaksin Influenza Pada Ibu Hamil Bikin Anak Jadi Autis, Benarkah?
"Jadi kalau ditanya vaksin kenapa ada yang 5 dolar, 8 dolar, 20 dolar. Kalau dibilang karena kualitas? Tidak juga, karena semuanya bagus, sudah uji klinis ketiga," katanya.
Menurut dia, perbedaan harga vaksin bisa disebabkan oleh biaya penemuan yang mahal atau kapasitas produksi yang rendah.
Erick menyampaikan pemberian vaksin dilakukan dengan dua skema, yakni subsidi pemerintah dan mandiri.
"Apakah ketika vaksin yang menjadi bantuan pemerintah yang murah? Ya enggak juga. Negara hadir untuk rakyat. Pemerintah akan menggratiskan untuk yang memerlukan termasuk dokter dan perawat berdasarkan data," katanya.
Untuk vaksin mandiri, lanjut dia, pihaknya telah mengkomunikasikan dengan para pengusaha agar turut membantu menjaga keuangan negara.
Baca Juga: Siap-siap 1,5 Juta Medis Suntik Vaksin Corona Warga +62, Catat Waktunya!
"Kita ketemu Kadin, jangan juga mereka merasa diperas. Saya minta pengusaha jadi bagian yang mandiri," katanya.
Sebelumnya, Erick Thohir menyampaikan bahwa harga vaksin COVID-19 untuk satu orang sekitar 25-30 dolar AS atau Rp 366.500 - Rp 439.800 (kurs Rp 14.660).
"Harga vaksin ini untuk satu orang dua kali suntik kurang lebih harganya 25 dolar sampai 30 dolar AS, tapi ini Bio Farma lagi menghitung ulang," ujar Menteri Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (27/8). (Antara)
