Infografis
Suara.com - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 masih mengalami permasalahan yang berulang yakni penyerapan masih rendah 25,1 persen.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad mendorong Menkeu untuk berani menyampaikan Perubahan skenario PEN pada sidang kabinet yang selama ini menjadikan K/L dan BUMN sebagai lokomotif utama diubah haluan menjadikan Pemda sebagai lokomotif utama pelaksanaan PEN.
"Menkeu telah berhasil menciptakan ruang fiskal yang lebar dalam perubahan postur APBN 2020, tapi menjadi sia sia jika serapan anggaran tidak optimal," kata Kamrussamad, ditulis Selasa (25/8/2020).
Menurut Kamrussamad, Pemda bisa menjangkau UMKM, bisa penetrasi perlindungan sosial, bisa menahan laju penurunan daya beli.
Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Kuartal III, Penyerapan PEN Perlu Percepatan Realisasi
"Problem Pemda tidak punya dana. Karena refocusing dan realokasi. Saya kira Menkeu perlu mempertimbangkan hal tersebut," tegas Kamrussamad.
"Untuk penyaluran dana PEN melalui perbankan kita minta OJK menyajikan dana penerima modal kerja baru, supaya kita tahu berapa persen nasabah lama dan berapa persen nasabah baru penerima dana PEN karena semua Sektor bisnis terdampak, semua klaster terdampak. Jika hanya menggunakan data nasabah lama maka harus kita evaluasi," Kamrussamad menambahkan.
Kemudian, untuk sektor Kesehatan Baru 13,98 persen. Menurut Kamrussamad, sebaiknya dilakukan perubahan skema yaitu memberikan insentif ke warga yang mengikuti test swab PCR.
"Bukan hanya pasien tapi seluruh rakyat Indonesia sehingga bisa ditentukan mana warga yang bisa beraktifitas ekonomi di luar rumah, mana yang harus isolasi," pungkasnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Sewot Gara-gara Penyerapan Anggaran PEN Masih Minim
