Infografis
Suara.com - Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pengembangan perekonomian di wilayah timur Indonesia, yakni Provinsi Papua dan Provinisi Papua Barat. Tahun ini, pemerintah pusat menganggarkan dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua sebesar Rp 5,86 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp 2,51 triliun.
Direktur Public Policy Institute (PPI), Sujono HS dalam keteranganya persnya di Jakarta, Sabtu (15/8/2020) mengatakan, implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat, dengan alokasi dana pendidikan yang besar.
“Hal tersebut memberikan peluang bagi pemuda-pemuda Papua yang memiliki potensi dan peluang untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan sesuai bidang bakat yang mereka minati,” ujarnya.
Potensi masyarakat wilayah Papua dan Papua Barat sebenarnya terbilang sangat potensial dalam mendorong pengembangan perekonomia di wilayah timur. Seperti halnya, putra Papua yang bernama Paskalis Pigai, memiliki bakat profesional foto dan videografer.
Baca Juga: Rambut Pirang Pasha Ungu Disorot, Kemendagri dan DPRD Angkat Bicara
Paskalis ingin agar lebih banyak lagi pemuda dan pemudi asli Papua seperti dirinya, yang dapat menjadi fotografer dan videografer profesional.
“Lebih banyak orang, berangan-angan menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) ketimbang menjadi profesional disini," katanya.
Keahlian Paskalis menjadi seorang fotografer dan video membuatnya diperhitungakan di kelompoknya. Melalui PT Papua Project yang didirikannya, ia menjadi seorang profesional di bidang foto dan videografi.
Wajar, Paskalis Pigai dipilih oleh rekan-rekannya menjadi Ketua Komunitas Fotografi Manokwari.
Menanggapi perekrutan ASN di Papua, Paskalis Pigai, yang juga co-founder PT Papua Muda Inspiratif mengaku masih adanya masalah dan polemik di tengah masyarakat Papua. Pasalnya, pemuda di Papua tetap berpendapat bahwa untuk ASN harus mayoritas anak asli Papua.
Baca Juga: Kemendagri Minta Pemprov Jatim Bantu DPRD Jember Urus Pemecatan Bupati
Sebenarnya, menurut Paskalis, ada banyak pilihan karier lain yang dapat ditempuh selain PNS, seperti yang ditekuninya saat ini.
“Saya memilih berwirausaha karena bekerja bebas, bisa buka lapangan pekerjaan untuk orang lain, dan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi,” jelasnya.
Menurut data Kementerian Keuangan, sejak awal Undang undang otonomi khusus Papua berlaku di 2022 nanti, total yang dicairkan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 126,99 triliun. Dana otsus yang diterima oleh Papua sebesar Rp 93,05 triliun sejak 2002 dan Papua Barat sebesar Rp 33,94 triliun sejak 2009.(*)
