Infografis
Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan 12 dinas ketenagakerjaan (disnaker) tingkat provinsi untuk mengidentifikasi dampak pandemik Covid-19 terhadap dunia ketenagakerjaan. Pemerintah bersama pelaku industri pariwisata terus mencari solusi, agar sektor ini dapat pulih kembali di masa adaptasi kebiasaan baru.
Menurutnya, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor paling terdampak pandemi Covid-19. Hal ini dikemukakan Ida saat menggelar dialog dengan pelaku pariwisata (hotel dan restaurant) di Jakarta, Selasa (11/8/2020).
Dialog tersebut dimaksudkan untuk bertukar informasi terkait aspek ketenagaerjaan, khususnya industri pariwisata pada masa new normal dan masa yang akan datang.
Menurut Ida, pandemi Covid-19 berdampak luas pada industri pariwisata di seluruh dunia karena anjloknya permintaan dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Basis penurunan permintaan tersebut disebabkan oleh pemberlakuan berbagai pembatasan perjalanan oleh banyak negara yang berusaha membendung penyebaran dan penularan virus.
Baca Juga: Pelatihan Vokasi Jadi Strategi Kemnaker untuk Berperan di Pasar Kerja
Indonesia sebagai salah satu negara yang juga memiliki banyak destinasi wisata, tidak luput dari imbas ini.
“Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata merupakan sektor paling terdampak akibat wabah Covid-19,” katanya.
Terkait hal itu, ia minta Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) untuk membantu mengidentifikasi para pekerja yang membutuhkan program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Data dan informasi dibutuhkan agar dalam waktu dekat dapat segera dicarikan solusi melalui program kerja pemerintah.
"Yang dibutuhkan adalah kerja sama yang mengedepankan dialog sosial untuk mencari solusi terbaik dan menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK)," katanya.
Dalam upaya memulihkan ekonomi Indonesia, pemerintah meluncurkan berbagai program pemulihan ekonomi, baik dalam konteks kesehatan, ketenagakerjaan, maupun perekonomian secara umum. Program-program tersebut seperti stimulus dan relaksasi perpajakan, bantuan sosial, program keluarga harapan, program kartu sembako, stimulus ekonomi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, insentif tarif listrik, dan program Kartu Pra Kerja.
Setiap perusahaan (hotel dan restoran) diharapkan akan melewati tantangan atau masa-masa sulit seperti saat ini. Namun yang perlu ditekankan, katanya, dalam upaya menuju kebangkitan suatu perusahaan, itu sangat ditentukan antara lain oleh manajemen perusahaan khususnya bagian Human Resource Development (HRD).
Di sisi lain, Indonesia saat ini menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi digitalisasi. Teknologi digitalisasi juga memberikan dampak yang sangat signifikan, khususnya terhadap keberadaan tenaga kerja, yakni terjadi transformasi ketenagakerjaan.
Akibatnya dapat terjadi seperti rotasi tenaga kerja, pengurangan jumlah jam kerja tenaga kerja, sampai kepada pengurangan tenaga kerja atau PHK.
“Peranan para manager HRD di perhotelan sangat strategis dalam mengelola tenaga kerja, sejak praemployment, during employment sampai kepada postemployment. Peranan tersebut dimanifestasikan agar dinamika ketenagakerjaan menjadi kondusif atau meminimalisasi gejolak ketenagakerjaan yang tidak diinginkan,” terangnya.
Menurutnya, pengelolaan tenaga kerja di industri perhotelan dapat disinergikan dengan program-program di Kementerian Ketenagakerjaan, seperti untuk mengantisipasi transformasi ketenagakerjaan antara lain diperlukan pelatihan vokasi baik melalui skema skilling, re-skilling, up-skilling, pemagangan, peningkatan produktivitas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah soft skill.
Kemnaker memiliki sejumlah program seperti pelatihan dan sertifikasi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, keselamatan dan Kesehatan kerja serta hubungan industrial dan jaminan sosial.
“Program-program tersebut dapat disinergikan dan dikolaborasikan dengan bidang perhotelan dan restoran,” pungkasnya.
