Infografis
Suara.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, bahwa pemerintah akan maksimal berperan dalam meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.
Caranya dengan memastikan Kementerian/Lembaga (K/L) mempercepat belanja dan mempersiapkan estimasi pencairan anggaran per bulan.
“Kemenkeu siap mengadakan cash-nya dan kegiatan harus berjalan semua apalagi kegiatan berupa padat karya, perlindungan sosial, UMKM," ungkapnya dalam sebuah webinar, Rabu (12/8/2020).
Belanja pemerintah dinilai masih lambat. Ini dibuktikan dengan masih kecilnya angka penyerapan anggaran di enam sektor utama Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Satgas PEN Sebut Perlu Adanya Penerapan Protokol Kesehatan yang Disiplin
Sektor kesehatan masih menyerap 7,93 persen, perlindungan sosial 42,31 persen, Sektoral dan Pemda 8,01%, UMKM 26,33 persen, Pembiayaan Korporasi 0 persen, dan Insentif Usaha 13,43 persen.
Dalam situasi ini, Pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Wamenkeu, ingin menyerap seluruh defisit yang disiapkan.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, biasanya Kementerian/Lembaga diminta berhemat, untuk tahun ini Pemerintah ingin total anggaran belanja pemerintah sebesar Rp 2.739,2 triliun dapat seluruhnya direalisasikan untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal tiga dan empat tahun 2020.
“Sekarang dalam mode mengejar pencairan,” kata Wamenkeu.
Lebih lanjut, Ia menambahkan meski dalam mode mengejar pencairan, standar biaya tetap di cek.
Baca Juga: Moeldoko: Satgas Covid-19 PEN Fokus ke 2 Permasalahan
Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, bahwasanya total defisit APBN yang disiapkan oleh Pemerintah sebesar Rp 1.039,2 Triliun atau 6,34 persen PDB.
Penyesuaian Postur APBN 2020 ini guna mendukung langkah kebijakan ekonomi di tengah pandemi dengan pelaksanaan program kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Penambahan defisit harus dijalani, ketika menjalani defisit itu ternyata belanja tidak selalu mudah," tutur Wamenkeu.
Hal ini disampaikan Wamenkeu dengan menunjukkan progress pelaksanaan sisi belanja penanganan COVID-19 dan PEN.
