Infografis
Suara.com - Ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini mengatakan, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meluapkan amarahnya saat membuka sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu kepada para menterinya, tetap saja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 tumbuh negatif 5,32 persen.
Padahal kata Didik, kala itu Jokowi cukup geram karena penyerapan anggaran penanganan Covid-19 sangat rendah sekali.
"Ternyata dari data yang dikeluarkan oleh BPS dan juga fakta bahwa Presiden marah-marah, ternyata fungsi Pemerintah dalam menahan pertumbuhan minus ini tidak berjalan, justru pemerintah menjadi sumber kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negatif," kata Didik dalam sebuah diskusi secara virtual, Kamis (6/8/2020).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 yang tumbuh negatif 5,32 persen merupakan angka pertumbuhan terendah sejak tahun 1999 atau saat Indonesia mengalami krisis moneter (krismon).
Baca Juga: Ekonomi Minus 5,32 Persen, Ekonom Indef Salahkan Pemerintah
Jika dibandingkan secara tahunan, angka pertumbuhan ini mengalami kontraksi yang cukup hebat, pasalnya di kuartal II tahun lalu pertumbuhan masih cukup baik yakni di angka 5,07 persen. Sementara kuartal I 2020 lalu pertumbuhannya masih positif di angka 2,9 persen.
"Jadi ekonominya tidak teratasi dan pandeminya juga, sehingga ekonominya lebih jauh mengalami pertumbuhan negatif. Jangan harap ekonomi bangkit kalau pandemi masih ada," kata Didik.
Sebelumnya, Dalam sebuah video yang beredar Jokowi mengungkapkan kejengkelannya saat membuka rapat terbatas bersama para menteri pada 18 Juni. Salah satu yang disinggung adalah soal belanja pemerintah pusat yang ia nilai serapannya masih kecil.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 yang tumbuh negatif 5,32 persen merupakan angka pertumbuhan terendah sejak tahun 1999 atau saat Indonesia mengalami krisis moneter (krismon).
Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto dalam konfrensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Hati-hati Buat Kebijakan agar Indonesia Tidak Resesi
"Kontraksi terendah sejak kuartal I 1999 waktu itu mengalami kontraksi 6,13 persen," kata Kecuk.
