Ekonomi Minus 5,32 Persen, Ekonom Indef Salahkan Pemerintah

Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:54 WIB
Ekonomi Minus 5,32 Persen, Ekonom Indef Salahkan Pemerintah
Ilustrasi ekonomi saat pandemi (pixabay)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terkontraksi 5,32 persen pada kuartal II 2020 karena kesalahan pemerintah yang kurang menggenjot belanja pemerintah.

Hal tersebut dikatakan ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini dalam diskusi virtual, Kamis (6/8/2020).

"Terus terang Indef tidak menyangka pertumbuhan ekonomi sampai minus 5,32 persen dan ini diluar dugaan," kata Didik.

Didik pun dengan tegas menunjuk pemerintah sebagai biang keladi merosotnya Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang kuartal tersebut.

Baca Juga: Filipina Resmi Resesi Ekonomi Akibat Pandemi Virus Corona

"Pemerintah yang diharapkan menjadi pilar penyelamat justru tidak ada, fungsinya tidak jalan," kata dia.

Dirinya menilai belanja pemerintah yang merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, mengalami kontraksi sebesar 6,9 persen selama kuartal II 2020, terutama pada belanja pemerintah pusat. Tapi sayangnya kata dia komponen ini tidak berjalan dengan baik.

"Jadi penyelamat utama pemerintah harusnya berfungsi ternyata tidak berfungsi," katanya.

Jika kondisi ini terus dipraktekan oleh pemerintah, dirinya yakin bahwa Indonesia akan masuk ke dalam jurang resesi ekonomi.

"Kalau begini terus kuartal III dan IV saya yakin pertumbuhannya juga negatif," katanya.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Hati-hati Buat Kebijakan agar Indonesia Tidak Resesi

Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif di kuartal II 2020 sebesar 5,32 persen. Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung melakukan langkah extraordinary untuk mendorong ekonomi agar dapat bertahan di triwulan III dan IV tahun 2020.

Langkah tersebut perlu diambil agar Indonesia terhindar dari resesi, salah satunya dengan menggenjot belanja negara. Tak hanya itu peran serta dunia usah pun sangat diharapkan.

"Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha termasuk BUMN harus ikut berpartisipasi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Strategi utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui peningkatan belanja pemerintah. Optimalisasi belanja pemerintah melalui implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peningkatan daya beli masyarakat dan dukungan di sektor diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di triwulan III dan IV.

Pemerintah pun telah membentuk “Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Pembentukan Komite tersebut akan meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga perencanaan dan eksekusi kedua target kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan dan tercapai sekaligus.

Program penanganan Covid-19 yang lebih serius dan terstruktur diharapkan akan memulihkan kepercayaan masyarakat dan rumah tangga untuk melakukan aktivitasnya termasuk belanja/konsumsi/investasi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 yang tumbuh negatif 5,32 persen merupakan angka pertumbuhan terendah sejak tahun 1999 atau saat Indonesia mengalami krisis moneter (krismon).

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto dalam konfrensi pers melalui video teleconference di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

"Kontraksi terendah sejak kuartal I 1999 waktu itu mengalami kontraksi 6,13 persen," kata Kecuk.

Jika dibandingkan secara tahunan, angka pertumbuhan ini mengalami kontraksi yang cukup hebat, pasalnya di kuartal II tahun lalu pertumbuhan masih cukup baik yakni diangka 5,07 persen.

Dirinya menjelaskan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan harga konstan pada kuartal II 2020 sebesar Rp 2.589,6 triliun.

"Kalau dibandingkan dengan kuartal I 2020, maka ekonomi Indonesia mengalami kontraksi -4,19 persen," ujarnya.

Sementara itu, kumulatifnya pada semester I 2020 mencapai 1,26 persen.

Pandemi Covid-19 kata dia benar-benar meluluhlantakkan ekonomi nasional, karena hampir seluruh kegiatan ekonomi terhenti karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kita bisa melihat semua negara pada triwulan kedua mengalami kontraksi yang sama," katanya.

Menurut pengeluaran secara tahunan (year on year/yoy), semua komponen mengalami kontraksi dengan konsumsi rumah tangga mencatatkan penurunan paling dalam.

Kecuk memaparkan komponen ekonomi seperti konsumsi rumah tangga tumbuh negatif 5,51 persen, investasi atau PMTB juga tubuh negatif 8,61 persen.

Begitu juga dengan ekspor, meski tidak sedalam yang lain, tapi pertumbuhannya negatif sepanjang periode tersebut.

"Ekspor tidak sedalam yang kita duga karena beberapa bulan terakhir kita mengalami surplus sehingga ekspornya meskipun negatif tidak sedalam yang kita duga yaitu negatif 11,66 persen," papar Kecuk.

Begitu juga dengan konsumsi pemerintah yang mengalami pertumbuhan negatif 6,90 persen, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga juga tumbuh negatif 7,76 persen.

"Karena perlu diingat pada triwulan ke-2 tahun 2019 yang lalu ada Pilpres serentak pada waktu itu tinggi dan sekarang tidak ada yang nanti akan bergeser ke akhir tahun itu menyebabkan konsumsi menurun," paparnya.

Sementara kinerja impor juga turun cukup dalam dengan negatif 16,96 persen, akibat sepinya kegiatan ekonomi pada periode tersebut.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI