Infografis
Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, BPJS Kesehatan mempunyai utang kepada PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebesar Rp 1 triliun terkait penanganan pandemi COVID-19.
"Terkait Kimia Farma memang ini merupakan utang daripada BPJS Kesehatan yang memang selama ini kita ketahui di BPJS Kesehatan ada kesulitan terkait hal ini," ujar Erick Thohir dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI ditulis Kamis (16/7/2020).
Erick mengatakan utang BPJS Kesehatan itu terkait penugasan penanganan pandemi COVID-19 kepada Kimia Farma.
Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Kimia Farma mengalami kesulitan arus kas (cash flow) karena ada dua jenis kewajiban.
Baca Juga: Erick Thohir Beberkan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah oleh BUMN
"Pertama adalah kewajiban daripada BPJS Kesehatan secara langsung yang harus dibayarkan kepada Kimia Farma," kata Budi Sadikin di hadapan para anggota DPR RI.
Kemudian, lanjut dia, kewajiban kedua yang besar adalah kewajiban dari rumah sakit-rumah sakit milik pemerintah yang memang harus dibayarkan kepada Kimia Farma.
"Sebenarnya kalau kami melihat memang ini merupakan urusan kita dengan pemerintah saja untuk bisa meminta percepatan pembayaran piutang kepada Kimia Farma," kata Budi Gunadi Sadikin.
Sebelumnya PT Kimia Farma (Persero) Tbk memangkas anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) 2020 menjadi Rp 547 miliar dari semula Rp 1,989 triliun untuk memperbaiki kinerja di tengah pandemi COVID-19 tahun ini.
Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo mengatakan bahwa sejak periode 2017-2019, capex perseroan cenderung meningkat.
Baca Juga: Pegawai Kena Corona, Kantor BPJS Kesehatan Medan Tutup Selama 12 Hari
Pada 2017, anggaran capex perseroan sebesar Rp 788 miliar, kemudian naik pada tahun berikutnya menjadi Rp 1,352 triliun, dan pada 2019 naik menjadi Rp 2,534 triliun.
