Infografis
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono minta kepada PT. Brantas Abipraya, kontraktor pelaksana Rumah Susun (Rusun) Tingkat Tinggi Pasar Jumat, Jakarta Selatan, untuk segera menyelesaikan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas, dan segera bisa dimanfaatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Basuki meninjau progres pembangunan rusun tersebut, Senin (6/7/2020).
Selain untuk ASN, rusun tersebut juga ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mahasiswa, pelajar, santri, dan pekerja, termasuk TNI/Polri.
Penyediaan hunian yang layak diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi produktivitas masyarakat dalam bekerja, sekaligus sebagai persiapan menghadapi tatanan baru (new normal).
Baca Juga: 2021, PUPR Ajukan Anggaran Infrastruktur Sebesar Rp 115,58 Triliun
Dalam tinjauan tersebut, Basuki didampingi Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi AH, yang melakukan pengecekan lapangan ke unit hunian di lantai 3, kesiapan lift, tangga darurat, tempat parkir dan landscape bangunan.
Rusun Pasar Jumat merupakan infrastruktur perumahan yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Rusun yang dibangun di atas lahan Kompleks Perumahan Kementerian PUPR seluas 5.300 meter persegi tersebut berada tidak jauh dari Stasiun moda transportasi berbasis rel Mass Rapid Transit (MRT) atau Moda Raya Terpadu di Lebak Bulus, Jakarta.
Kehadiran Rusun berbasis Transit Oriented Development (TOD) dekat transportasi publik diharapkan memberikan nilai efisiensi tinggi bagi masyarakat perkotaan, khususnya para ASN. Konsep hunian terintegrasi ini diharapkan dapat lebih banyak dikembangkan di kota-kota besar lainnya di Indonesia, sehingga dapat menurunkan angka backlog pemilikan dan penghunian rumah sekaligus meningkatkan kualitas hunian yang layak.
Pada kesempatan itu, Khalawi, menyatakan progres fisik pembangunan Rusun Pasar Jumat hingga saat ini sudah sekitar 90 persen. Akhir Juli 2020, seluruh pekerjaan konstruksi bangunan diharapkan sudah rampung.
Baca Juga: Sederhanakan Program, PUPR Ajukan Rp 115,58 Triliun untuk Infrastruktur
