Infografis
Suara.com - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020, dalam paparan postur APBN baru tersebut, pemerintah akan menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna merespon dampak pelemahan ekonomi akibat tekanan dari merebaknya pandemi virus corona atau Covid-19.
Program PEN ini, atau yang lebih populer adalah program untuk memerangi Covid-19 mempunyai anggaran yang besar dan bisa mengalami kenaikan anggaran yang terus menerus, imbasnya defisit anggaran akan semakin besar dan membengkak.
"Kalau belanja lebih besar dari penerimaan kita mengalami defisit. Defisit ini akan membutuhkan pembiayaan," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam sebuah diskusi online, Kamis (2/7/2020).
Dalam Perpres No 72/2020 outlook defisit Perubahan Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 diperkirakan lebih tinggi dari Perpres 54/2020 (5,07 persen PDB pada Perpres 54/2020 diperkirakan menjadi 6,34 persen) karena pendapatan negara diproyeksikan lebih rendah Rp 60,9 triliun dampak perlambatan ekonomi dan pemberian insentif perpajakan dan belanja negara yang lebih tinggi Rp 125,3 triliun antara lain untuk menampung tambahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Bangkitkan Ekonomi Rakyat, KemenKopUKM Buat Terobosan untuk UKM
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah merevisi Perpres No 54/2020.
"Karena itu kita kebijakan defisit karena ketika ekonomi alami tekanan akan berdampak ke sisi penerimaan dan dengan perlambatan ekonomi maka menurunkan penerimaan pajak. Di sinilah peran pemerintah jika kita bicara mengenai countercyclical," tambah Luky.
Dia menyampaikan pemerintah dalam kondisi ini tidak bisa menekan belanja apalagi untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak Corona. Hal ini membuat kondisi defisit makin melebar namun menjadi langkah yang paling tepat.
"Saat ini ekonomi butuh stimulus tambahan dengan belanja yang besar, proyek infrastruktur memberikan multiplier efek untuk ekonomi ini berimplikasi ke defisit," ujarnya.
