Infografis
Suara.com - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku sudah siap untuk menerapkan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri sebesar 10 persen.
Bahkan DJP sendiri sudah mengantongi 6 perusahaan e-commerce yang dinyatakan layak untuk memungut pajak digital tersebut.
Lantas bagaimana dengan perusahaan e-commerce lain yang ingin juga bisa memungut pajak digital tersebut?
Dalam siaran persnya, Selasa (30/6/2020) DJP memiliki syarat khusus bagi pelaku usaha e-commerce yang ingin juga bisa memungut pajak digital, yakni harus memiliki nilai transaksi minimal Rp 600 juta selama 1 tahun atau Rp 50 juta untuk satu bulannya.
Baca Juga: Gowes Sepeda Dikenakan Pajak, Kemenhub Beri Bantahan
"Atau memiliki jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12 ribu dalam satu tahun atau seribu dalam satu bulan dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai," bunyi keterangan persnya.
Penunjukan pemungut PPN produk digital luar negeri dilakukan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pelaku usaha yang belum ditunjuk tetapi memilih untuk ditunjuk dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Dengan kriteria tersebut di atas maka penunjukan pemungut PPN didasarkan semata-mata atas besaran nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia, atau jumlah traffic atau pengakses dari Indonesia tanpa memandang domisili atau yurisdiksi tempat kedudukan pelaku usaha.
Pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN wajib mulai melakukan pemungutan PPN pada bulan berikutnya setelah keputusan penunjukan diterbitkan.
Jumlah PPN yang dipungut adalah sebesar 10 persen, namun pemungutan PPN tidak berlaku terhadap barang atau jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
Baca Juga: Kemenhub Bantah Pemilik Sepeda Dimintai Pajak saat Gowes
Pengusaha kena pajak yang melakukan pembelian barang dan jasa digital untuk kegiatan usaha dapat melakukan pengkreditan pajak masukan sepanjang bukti pungut PPN memenuhi syarat sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak yaitu mencantumkan nama dan NPWP pembeli, atau alamat email yang terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak.
