Suara.com - Pengadilan Niaga Semarang telah mengesahkan perjanjian perdamaian antara para debitur dari Duniatex Group dan kreditur-krediturnya.
Corporate Secretary Duniatex Group, Detri Hakim mengatakan, penetapan perjanjian perdamaian oleh Majelis Hakim dilakukan berdasarkan rapat kreditur dengan agenda pemungutan suara (voting) yang dilakukan pada 23 Juni 2020.
Dalam rapat diikuti sebanyak 55 kreditur separatis (dengan jaminan) yang mewakili tagihan senilai Rp 19,1 triliun dan 16 kreditor konkuren (tanpa jaminan) dengan tagihan Rp 247,5 miliar.
"Pengadilan Niaga Semarang telah mengesahkan perjanjian perdamaian dari Duniatex Group dan kreditur-krediturnya. Hal ini berarti bahwa mulai hari ini perjanjian perdamaian yang telah disepakati para kreditor sudah mulai berlaku dan Duniatex Group wajib menjalankannya," kata Detri dilansir Solopos.com, Sabtu (27/6/2020).
Baca Juga: DPR : PKPU dan Perbawaslu harus Jamin Keselamatan Semua Pihak dalam Pilkada
Dia menjelaskan hal tersebut telah memenuhi Pasal 281 Undang-Undang No. 37/2014 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Total tagihan yang diverifikasi oleh Tim Pengurus dan terdaftar dalam Daftar Piutang Tetap adalah Rp 19,8 triliun yang berasal dari 58 kreditur separatis dan Rp 247,5 miliar dari 17 kreditur konkuren.
Pihaknya menuturkan perdamaian dan homologasi ini dapat tercapai dengan dukungan dari AJ Capital selaku Penasihat Keuangan dan Aji Wijaya & Co selaku kuasa hukum Duniatex Group. Selain itu, juga dukungan seluruh tim internal selama proses PKPU ini berlangsung.
"Ke depan, Duniatex Group menyatakan siap untuk fokus beroperasi secara lebih optimal dalam menghadapi situasi ekonomi yang belum kondusif," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah anak usaha Duniatex dimohonkan PKPU oleh PT Shine Golden Bridge di Pengadilan Niaga Semarang.
Baca Juga: DPR dan KPU Segera Bahas PKPU dengan Protokol Covid-19 untuk Pilkada 2020
Shine Golden Bridge mengajukan permohonan PKPU dengan perkara No. 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg pada 11 September 2019.