Infografis
Suara.com - Pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk melakukan penanganan yang tepat dan terukur, tidak terkecuali dalam aspek keuangan.
Karena itu, perubahan kebijakan keuangan negara dan refocusing anggaran menjadi keharusan dalam menghadapi pandemi ini.
Hal tersebut dikatakan mantan Wakil Menteri Keuangan 2014-2019 Mardiasmo dalam sebuah diskusi online, Kamis (25/6/2020).
Menurut dia, akuntan sebagai pelaku utama keuangan harus mengambil peran sebagai trusted advisor bagi pemda dalam mengawal efektivitas anggaran di masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: DPR : Perlu Antisipasi Middle Income Trap untuk Pulihkan Ekonomi
Mardiasmo menjelaskan, terkait dengan refocusing keuangan pada masa Covid-19, terdapat dua program yang harus menjadi fokus setiap pemerintah daerah. Pertama, program percepatan penanganan pandemi Covid-19 harus diutamakan, sehingga shifting anggaran dari APBD bisa mempercepat pemulihan dan penanganan kesehatan masyarakat.
Kedua, program pemulihan ekonomi, terutama ekonomi kerakyatan yang menyentuh langsung pada seluruh masyarakat Indonesia.
"Jika pada krisis keuangan sebelumnya, yang terkena dampak adalah industri keuangan, pengusaha, dan perusahaan besar. Namun krisis akibat pandemi Covid-19 ini langsung menyerang kalangan UMKM dan pekerja kelas bawah sampai menengah,” kata Mardiasmo.
Mardiasmo juga bilang pemulihan ini harus berjalan simultan dan fokus. Makanya anggaran pemerintah perlu di-refocusing,” kata Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) ini.
Mardiasmo, yang kini menjadi Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan, menjelaskan, dari sisi belanja, APBN sangat berperan dalam membantu pemerintah daerah keluar dari kesulitan akibat pandemi.
Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Nasional harus Fokus pada Penciptaan Lapangan Kerja
"Harus diakui, porsi APBN untuk berbagai alokasi kini telah berkurang, karena pemerintah fokus pada dana-dana pemulihan yang langsung ditransfer ke masyarakat. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berkurang karena turunnya penerimaan pajak dan retribusi daerah," katanya.
