Infografis
Cepat Merespons Permintaan Daerah
Pada kesempatan itu, Wisnu juga menjelaskan, Program Tol Laut yang diawasi dan dijalankan mampu merespons cepat permintaan pemerintah daerah (pemda), yang ingin daerahnya disinggahi oleh kapal-kapal tol laut. Hal ini misalnya, merespons permintaan dari Bupati Pulau Morotai, Benny Laos, yang meminta tambahan rute untuk menjual hasil laut mereka ke Pulau Jawa.
"Beberapa waktu lalu, Bupati Pulau Morotai meminta tambahan singgah rute kapal tol laut ke daerahnya dan ini langsung kita respons. Dari yang sebelumnya satu rute menjadi dua rute. Kami berharap, tambahan rute ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, sebab kita ketahui kalau Pulau Morotai sangat bagus hasil lautnya," katanya.
Tidak hanya itu, Wisnu menambahkan, tol laut juga terus memperbaiki layanannya, dengan mengupdate platform Logistic Communication System (LCS). Hal ini dilakukan untuk mengakomodir Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 tahun 2020.
Baca Juga: Kemenhub Pastikan Masih Pakai SIKM Untuk Izin Keluar-Masuk Ibu Kota
Dalam peraturan tersebut ada jenis muatan/barang yang boleh diangkut, dan untuk mempermudah pengguna jasa, maka layanan LCS dilengkapi dengan pilihan jenis barang yang ingin diangkut.
Program Tol Laut, sejak awal tahun ini juga bekerja sama dengan Satgas Pangan, yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan, monopoli dan menjual harga barang secara tidak wajar.
Performa kapal kapal tol laut terus ditingkatkan ketepatan waktu roundturn voyage-nya, dengan dipantau melalui tracking system LCS. Proses stuffing kontainer di pelabuhan muat Tanjung Perak dan Tanjung Priok juga diawasi oleh petugas dari otoritas pelabuhan.
"Sampai dengan Mei 2020, load factor muatan berangkat sudah cukup bagus, rata-rata di atas 70 persen, bahkan ada trayek yang mencapai 95 persen," jelas Wisnu.
Baca Juga: Kemenhub Terbitkan Permenhub Nomor 41, SIKM Jakarta Tetap Berlaku
